IKNews, BOLTIM – Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bisa segera bernapas lega. Pemerintah daerah tengah menyusun langkah serius untuk memperjuangkan nasib para pekerja non-ASN ini lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Dalam sebuah rapat penting yang digelar Senin (11/8), Bupati Boltim Oskar Manoppo bersama jajaran pemerintah daerah membahas langkah strategis untuk memperjelas status tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi dalam berbagai sektor pelayanan publik—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi.
“Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi tentang memberikan kepastian dan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja nyata untuk masyarakat,” kata Bupati Oskar dalam arahannya.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Sekda M. Iksan Pangalima, para asisten daerah, serta kepala dinas terkait.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah pentingnya pendataan akurat tenaga non-ASN yang masih aktif dan memiliki kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Data ini akan menjadi dasar pengusulan formasi PPPK paruh waktu yang diharapkan bisa segera diajukan ke pemerintah pusat.
Tak hanya itu, rapat juga membahas kriteria penilaian serta mekanisme pengusulan yang melibatkan sinergi antarinstansi. Semua ini dilakukan agar proses berjalan transparan dan adil bagi seluruh tenaga honorer yang telah mendedikasikan diri bagi masyarakat Boltim.
Langkah ini disambut baik oleh banyak pihak, khususnya kalangan tenaga honorer yang selama ini hidup dalam ketidakpastian status pekerjaan. Bila terealisasi, program PPPK paruh waktu ini bisa menjadi angin segar—bukan hanya sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka, tapi juga sebagai jembatan menuju kesejahteraan yang lebih baik.
Masyarakat Boltim pun menyambut rencana ini dengan harapan besar. Tak sedikit warga yang merasa bahwa tenaga honorer selama ini adalah ujung tombak pelayanan publik di desa-desa dan kecamatan, dan sudah sewajarnya mendapatkan perhatian lebih.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Boltim menunjukkan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan sosial, khususnya bagi mereka yang telah lama bekerja dalam senyap untuk melayani masyarakat.
Peliput: Muklas
