IKNews, BOLTIM — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pusat dan daerah melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, M. Iksan Pangalima, hadir mewakili pemerintah daerah dalam kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Oktober 2025, bersama 1.104 peserta lainnya yang terdiri atas Sekda dan Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia.
Rakornas yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, menjadi forum strategis untuk membangun keselarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah menjelang pelaksanaan program prioritas tahun 2025. Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada koordinasi lintas level pemerintahan yang solid dan terencana.
“Sinkronisasi program bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi upaya menyatukan visi antara pusat dan daerah agar pembangunan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Tito dalam sambutannya.
Selama kegiatan, para peserta mengikuti sesi diskusi dan paparan dari 22 kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). Berbagai topik dibahas, mulai dari penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis data, integrasi kebijakan fiskal pusat-daerah, hingga strategi memperkuat efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat lokal.
Salah satu sesi yang mendapat perhatian adalah paparan dari Kepala Bappenas RI, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Ia juga menyoroti perlunya inovasi daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang tidak hanya selaras, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan dan potensi lokal.
Sekda Boltim, M. Iksan Pangalima, menilai kegiatan ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Melalui forum ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih konkret tentang arah kebijakan nasional, sehingga Boltim bisa menyesuaikan program daerah dengan strategi pembangunan nasional tanpa kehilangan konteks lokal,” ujar Iksan.
Ia menambahkan bahwa hasil Rakornas akan dijadikan bahan evaluasi dan penyelarasan program di tingkat kabupaten, terutama dalam bidang infrastruktur, ketahanan pangan, dan penguatan layanan publik.* (mg01)
