IKNews, BOLTIM — Di balik rencana megah pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (YTP) 868/BS di eks HGU Lonsio, tersimpan potensi konflik agraria yang hingga kini belum sepenuhnya terurai. Warga Desa Motongkad Utara dan sekitarnya mengungkapkan kekhawatiran soal status lahan yang belum sepenuhnya jelas sejak berakhirnya HGU.
Kunjungan Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Suhardi, pada Kamis (25/09/2025), didampingi Bupati dan Wakil Bupati Boltim, menuai harapan sekaligus kecemasan. Warga berharap proyek pembangunan tidak mengulang praktik pengabaian hak-hak masyarakat atas tanah adat dan eks perkebunan.
“Jangan sampai pembangunan YTP justru memperparah sengketa lahan yang sudah lama jadi masalah,” ujar Rano Lonta, tokoh masyarakat Motongkad Utara. Ia meminta pemerintah dan TNI transparan dalam proses peralihan fungsi dan penguasaan lahan.
Meski pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh, suara masyarakat menuntut agar pembangunan tidak dilakukan dengan pendekatan top-down. Aktivis lokal mendesak adanya audit agraria sebelum pembangunan dimulai.
Jika tidak hati-hati, langkah strategis ini bisa berbalik menjadi pemantik konflik horizontal baru, alih-alih menjadi solusi untuk pembangunan kawasan terpencil.* (Mg-01)
