IKNews MANADO — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengusulkan pembentukan satu hingga dua Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam forum Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Namun, usulan ini dinilai sebagian kalangan belum menyentuh akar persoalan lemahnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Boltim.
Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi dapat memberikan ruang bagi Boltim untuk mengelola BLUD guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, efektivitas BLUD tetap bergantung pada kualitas tata kelola BUMD itu sendiri.
Selama ini, beberapa BUMD di daerah lain justru menjadi beban fiskal karena minimnya pengawasan, tidak efisien, dan rentan konflik kepentingan politik. Jika pola serupa terjadi di Boltim, kehadiran BLUD bisa menjadi jebakan fiskal baru.
“Pemerintah daerah harus menyiapkan kerangka pembinaan dan audit kinerja BUMD secara ketat sebelum BLUD dijalankan,” ujar seorang analis ekonomi pembangunan yang enggan disebutkan namanya.
Rencana BLUD sejatinya bisa memberi ruang lebih luas bagi inovasi layanan publik. Namun, tanpa reformasi menyeluruh di tubuh BUMD, langkah ini bisa menjadi solusi semu dalam mengejar target PAD.* (Mg-02)
