IKNews, BENGKULU UTARA – Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kembali menjadi sorotan. Sejumlah media online mengeluhkan dugaan ketidaktransparanan dalam proses pencairan anggaran kerja sama publikasi yang dinilai tebang pilih dan janggal.
Beberapa jurnalis yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya atas mekanisme pencairan yang tidak merata dan minim informasi. Mereka menduga adanya ketidakadilan dalam proses pembayaran, di mana sejumlah media telah menerima anggaran dalam jumlah signifikan, sementara lainnya belum mendapatkan pencairan sama sekali.
“Saya mendapat informasi bahwa sudah ada beberapa media yang menerima pembayaran, bahkan nilainya cukup fantastis. Tapi ada juga yang belum sama sekali, termasuk saya. Ini membuat kami bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik pencairan anggaran publikasi ini,” ungkap salah satu jurnalis.
Senada dengan itu, seorang wartawan media online lain juga menuturkan telah mencoba menghubungi pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Dewan (Sekwan), namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti.
“PPTK malah menyarankan menghubungi Sekwan. Tapi ketika kami hubungi, Sekwan justru tidak memberi jawaban yang jelas. Ini memicu dugaan bahwa ada permainan di balik pencairan anggaran publikasi di sekretariat DPRD,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat DPRD Bengkulu Utara belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tersebut.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan insan pers, terutama soal profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Mereka mendesak adanya kejelasan serta keadilan dalam proses kerja sama publikasi antara institusi pemerintahan dan media.
Laporan: Ade. JR
