IKNews, BENGKULU — Dugaan penyerobotan dan penjualan aset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu mencuat, melibatkan oknum petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara berinisial P. Skandal ini menyeret nama P, yang saat kejadian masih menjabat sebagai Kepala Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun.
Lahan dan bangunan eks-Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Ketahun yang terletak di Desa Giri Kencana, diduga dijual secara ilegal oleh P kepada masyarakat dengan memanfaatkan jabatannya. Lahan tersebut diketahui telah dihibahkan pada 13 Desember 1993 oleh pemerintah desa kepada Pemprov Bengkulu untuk kepentingan proyek budidaya perkebunan rakyat.
Namun, berdasarkan laporan tertulis dari Basri selaku Koordinator UPP Ketahun pada 1 Februari 2011 melalui surat bernomor 30/UPP/2/2011, diketahui bahwa lahan seluas ±7.000 m² itu diserobot secara paksa. Dalam laporannya, Basri menyebutkan bahwa P menggunakan alat berat untuk menghancurkan tiang pagar beton, membuka badan jalan, dan melakukan kapling terhadap tanah tersebut dalam ukuran 10m x 25m per unit. Kapling-kapling ini kemudian dijual sebagai tanah pekarangan oleh oknum lain berinisial WO, yang menjabat sebagai Kepala Dusun saat itu.
Lebih mencengangkan lagi, kini P justru menjabat sebagai Ketua DPRD Bengkulu Utara. Surat teguran resmi dari Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu yang dikirim pada 21 Februari 2011 melalui surat nomor 010/132/1, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas H. A Chairil Burhan, tidak pernah ditindaklanjuti oleh P hingga kini.
Ketika dimintai keterangan oleh awak media usai menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) beberapa hari lalu, P hanya memberikan jawaban singkat, “No comment,” lalu pergi meninggalkan wartawan tanpa memberi klarifikasi lebih lanjut. Upaya lanjutan konfirmasi melalui pesan WhatsApp juga tidak membuahkan hasil.*
Laporan : Ade
