IKNews-SULUT– Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2024 menggelar pembahasan bersama mitra kerja Komisi II bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Pansus, Inggried Sondakh menanyakan kepada Dinas Ketahanan Pangan Daerah, terkait persoalan pangan yang dihadapi di tahun 2024.
Mendengar hal itu, Plt Kadis Ketahanan Pangan Daerah, Frangky Tintingon, menjawab.
“Sulut daerah rawan gempa dan ada beberapa daerah yang rentan rawan pangan. Otomotif perlu dipersiapkan cadangan pangan, bukan cuman satu komoditi, melainkan II komoditi,” ucapnya Jumat (11/4)
“Kedua, terkait stabilisasi pasokan harga pangan. Kami telah mengusulkan kepada Bapak Sekprov (Sekretaris Provinsi) Sulut dan meminta dukungan dari bapak-Ibu dalam rangka stabilisasi pasokan harga pangan untuk menahan inflasi, dari Dinas pangan sendiri ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu gerakan pangan murah. Untuk tahun 2024, gerakan pangan murah ini mendapatkan dana dari DIS (dana insentif fiskal) yang saat itu sedikit terhambat, sehingga direalisasi juga tidak 100%, mengingat saat itu ada edaran dari Menteri dalam negeri (Kemendagri) untuk menunda, dikarenakan ada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” ungkapnya.
Kata Kadis Franky, Dinas Ketahanan Pangan tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan waktu yang mepet, kemudian dimaksimalkan.
“Dan itu kami usulkan di anggaran induk, sehingga kami bisa mengadakan intervensi. Contoh baru-baru ini, terjadi kenaikan harga cabe, tepatnya hari raya idul fitri maupun natal. Melihat hal ini, langsung melakukan intervensi melalui bantuan fasilitasi distribusi pangan dengan mengambil cabe dari Makasar, mengingat harga saat itu hampir Rp. 200.000,” kata Kadis.
Lebih lanjut Kadis Franky menyampaikan, bahwa pihaknya membersi subsidi angkutan pesawat melalui anggaran Badan Pangan dan menggunakan distributor untuk dijual dengan harga yang sama dengan daerah asal.
“Bahkan tahun kemarin kami menjual cabe itu hanya seharga Rp. 65.000, sehingga ini sangat berdampak dan berpengaruh, hal ini dilakukan untuk menekan adanya pengepul yang menaikan harga,” tuturnya.
“Untuk itu, kami mengusulkan dan meminta adanya kendaraan keliling. Selama ini, kami menyediakan tenda yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, ke depannya kalau sudah punya kendaraan keliling, itu tinggal parkir buka dan langsung dijual kemasyarakatan dengan 10 komoditi, seperti beras, rica, bawah merah, bawang putih, gula, minyak, daging ayam, telur, dan masih banyak, ini sangat membantu,” terangnya.
Inggrid kembali bertanya, kalau misalnya kendaraan keliling ini, apakah membawah dampak yang signifikan? karena kalau seperti itu, berarti harus direkomendasikan.
Frangky menjawab, sangat berdampak karena mobile. “Kemudian kita memiliki kios pangan yang statis di daerah Pumorow yang menjual bahan pangan pokok, tapi kalau kendaraan mobile lebih baik, dikala ada isu kenaikan harga,” jelasnya.
“Kami ingin menyampaikan dengan dukungan APBN di Dinas Ketahanan Pangan terdapat petugas numerator untuk produsen dan konsumen yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota,” ucapnya.
Ia pun menambahkan berdasarkan dari petugas numerator, mereka sudah sejak pukul 7 pagi di pasar-pasar tradisional untuk memberikan intervensi.
Sementara itu, ada hal menarik di sampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tieneke Adam pada saat Rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, Jumat (11/4).
Pada kesempatan tersebut, Tieneke menyampaikan bahwa kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono tidak berpihak kepada masyarakat nelayan menyoal Fishery Monitoring System (FMS), Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
“Ini masalah-masalah yang terjadi di Sulut. Bukan hanya Sulut saja tapi ini juga telah menjadi masalah nasional,” ujarnya
“Kami punya asosiasi. Sudah beberapa kali kami sampaikan kepada KKP, tapi bapak menteri Sakti Wahyu Trenggono sepertinya kurang konsen dengan kami di daerah,” tambahnya.
Dirinya juga menuturkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan Perikanan bukan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan tapi menyengsarakan.
Lanjut dijelaskannya, dua hari lalu ada demo di UPT KKP juga dengan hal yang sama yakni pemasangan Fishery Monitoring System (FMS) atau sistem pemantauan perikanan di setiap kapal, soal Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN), soal harga ikan dan soal memprotes kapal-kapal asing yang saat ini mulai dioperasikan. Dan saat ini mengurangi hasil tangkapan-tangkapan ikan untuk kapal lokal dan pada akhirnya nelayan-nelayan lokal sangat terbatas. Termasuk juga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terbatas. Sulut ini ada di dalam dua WPP yakni 715 dan 716.
“Soal Zona WPP 715 dan 716 yang saat ini diributkan dan belum ada jawaban dari KKP. Kami juga telah menyampaikan masalah ini ke Bapak Gubernur Sulut. Semoga Pak Gub yang saat ini masih di jakarta dan kebetulan beliau ini teman karibnya bapak menteri KP, kiranya pak menteri dapat mendengarkan keluhan ini karena masalah ini cukup serius,” jelasnya
Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2024 kembali melanjutkan pembahasan lanjutan bersama PT. Bank SulutGo, Senin (14/4) bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Direktur Utama Bank SulutGo, Revino Pepah bersama jajaran menerima banyak pertanyaan dari Pansus, salah satunya status PT Mega Corpora.
Dijelaskan Pepah, status Mega Corpora sebagai pemegang saham pengendali kedua. Sehingga, Mega Corpora berkewajiban bantu likuiditas jika BSG bermasalah.
Ia menambahkan, jika BSG butuh tambahan likuiditas maka Mega Corpora akan membantu karena punya modal lebih besar.
Masing-masing pihak punya kewajiban melindungi entitas. Semua pemegang saham punya kepentingan.
“Kita punya keyakinan komunikasi dua pemegang saham pengendali berjalan baik,” tukas Pepah
(Desiere/ADVETORIAL)
