IKNwes, SULTENG – Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memastikan pendidikan anak-anak di Tojo Una-Una mendapat perhatian serius.
Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, bersama Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Hj. Surya ke rumah Galang (12) di Desa Wakai, Kecamatan Una-Una, pada Minggu, 15 Juni 2025.
Kunjungan ini merupakan respons langsung terhadap video viral yang menampilkan Galang, yang ayahnya, Son, meminta agar ia berhenti sekolah karena alasan keuangan dan dugaan perundungan.
Son juga menyatakan ketiadaan dana untuk membiayai pendidikan anaknya.
Dalam kunjungan tersebut, Akbar Supratman memastikan bahwa Galang akan tetap melanjutkan pendidikannya di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Tojo Una-Una.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi keluarga dan kebutuhan akan lingkungan belajar yang kondusif bagi Galang.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Kecamatan Una-Una, dan Desa Wakai telah memberikan berbagai bantuan, terdapat indikasi bahwa keluarga tersebut mungkin telah berupaya memanfaatkan simpati publik.
Akbar Supratman menjelaskan bahwa bantuan telah diberikan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, instansi terkait, dan masyarakat luas sejak video tersebut viral.
Bupati Ilham Lawidu menambahkan bahwa meskipun bantuan telah diberikan berulang kali, kondisi keluarga tetap memprihatinkan.
Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh berbagai pejabat penting, menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Hadir dalam kunjungan tersebut Kejari Tojo Una-Una Pilipus Siahaan, S.H.,M.H.,Wakil Ketua DPRD Jafar M.Amin, SE.,Wakapolres Kompol Mulyadi, Plt. Kadisdipora, Pabung Kodim 1307/Poso, Danramil, Kapolsek Una-Una, Camat Una-Una, Kepala Desa, dan Ketua Partai Politik setempat.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan masa depan pendidikan Galang dan anak-anak lainnya di Tojo Una-Una.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia.*
