IKNews, KAUR – WK II DPRD Kaur provinsi Bengkulu Mardianto , belum lama ini melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang ada di kabupaten Kaur,guna memantau langsung keadaan gedung sekolah dari tingkat SD hingga SMA.
Mardianto menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah mewujudkan fungsi kami selaku perwakilan Rakyat yang berfungsi sebagai pengawasan dalam segala hal yang menyangkut kepentingan umum,terlebih untuk bidang pendidikan, dari sarana prasarana hingga tata cara belajar dan mengajar.
Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh WK II akhir pekan lalu, mendapati gedung dan kantor SDN 64 kaur sudah tidak layak pakai.
Dari keterangan pihak sekolah bahwa gedung ini sudah lama tidak dilakukan renovasi atau rehab oleh Dinas Pendidikan Kaur bahkan pihak sekolah setiap tahun mengusulkan ke Dinas Pendidikan Kaur untuk dilakukan rehab berat. Saya sangat prihatin dengan gedung sekolah ini yang saat ini masih di tempati oleh siswa-siswi dari kelas 4,5 dan enam untuk mengikuti proses belajar. Atapnya sudah banyak lepas selain itu juga sangat membahayakan anak didik yang menempatinya.”ujarnya saat memberikan penjelasan kepada WK II.
Tidak adanya alokasi anggaran dan kurangnya perhatian disinyalir oleh anggota DPRD Kaur menjadi penyebab terjadinya kerusakan yang dapat berakibat fatal jika dibiarkan.
WK II Mardianto mengatakan kondisi kerusakan yang dialami oleh gedung sekolah SDN 64 Kaur ini sangat parah. Atap yang mengalami kebocoran dan tidak pernah diperbaiki, sangat mengganggu proses belajar dan mengajar “Kita menyaksikan bahwa fasilitas sekolah ini kurang memenuhi persyaratan ujat Mardianto saat di bincangi di sela kesibukannya
Untuk bisa memperbaiki Gedung sekolah ini pria yang akrab disapa ngah Yan ini berjanji akan mendorong adanya belanja barang di APBD Perubahan 2025 . Hal tersebut guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan
“DPRD akan mengusulkan dibangun Gedung sekolah ini di perubahan 2025 untuk perawatan dan perbaikan gedung ini. Mudah-mudahan jika sudah diperbaiki proses belajar dan mengajar akan lebih nyaman lagi.
Ia pun menyebut, 20 persen anggaran didalam APBD Kaur yang disiapkan untuk sektor pendidikan, nyatanya masih tidak bisa memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Kaur. “Kami sudah menekankan bahwa 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan harus memberikan kualitas pendidikan yang nyata,” tegas Mardianto.*
Peliput: Pachroul
