Beranda Daerah Bolsel Diduga Berseberangan Saat Pemilu 2024, Warga Tobayagan Selatan ‘Diusir’ Kades

Diduga Berseberangan Saat Pemilu 2024, Warga Tobayagan Selatan ‘Diusir’ Kades

365
0
Ilustrasi

IKNews, Bolsel – Ketegangan melanda Desa Tobayagan Selatan (Tobsel) setelah salah satu warganya, berinisial AN, mengungkapkan pengalaman tidak menyenangkan saat berurusan dengan Kepala Desa (Kades) Tobsel, berinisial RP. Konflik ini mencuat setelah AN menduga perlakuan kasar dan sikap arogan Kades RP karena perbedaan pilihan politik pada pemilu 14 Februari lalu.

Menurut laporan yang diterima oleh media InfokiniNews, AN merasa diabaikan dan diperlakukan kasar saat hendak meminta tanda tangan surat pernyataan tanah (SPT) miliknya.

“Dia pas bakudapa deng kita pa depe tampa fufu langsung ba suara, apalagi ngana punya, sangadi pe suara kasar bgitu dang,” ungkap AN kepada media.

AN juga menyatakan bahwa Kades RP memintanya untuk menunggu tanpa memberikan kejelasan waktu. Bahkan, AN mengaku diancam agar pindah ke desa tetangga jika tidak sabar menunggu.

“Sangadi ba suara bagini, ngoni pigi suruh tanda tangan pa sapa anggota dewan yang ngana ada pilih kemarin, supaya ngana tau masih PDI yang berkuasa disni, jadi hati-hati ngoni,” ujarnya.

Namun, Kades RP membantah tudingan tersebut. Menurutnya, ia meminta AN untuk menunggu karena sedang ada tamu dari luar daerah.

“Posisi kemarin saya ada tamu dari manado dan bolmong, jadi saya meminta masyarakat tersebut untuk menunggu atau meninggalkan berkasnya ke meja,” papar RP.

Perdebatan pun memanas ketika AN terus mendesak untuk mendapatkan tanda tangan, sehingga RP merasa terganggu.

“Itu masyarakat itu langsung ba suara ngana ngoni, dimana Sangadi pe muka kalaw salah satu masyarakat mo blng bagitu, sementara di rumah ada tamu dari luar daerah,” ungkap RP.

Kendati demikian, RP menegaskan bahwa dirinya  memiliki hak kewenangan untuk mengusir masyarakat yang tidak patuh pada pemerintah desa.

“Kalaw masyarakat itu tidak mau ikut pemerintah, saya keluarkan dari desa itu merupakan hak kewenangan sangadi,” tegasnya.

Konflik antara warga dan kepala desa ini menjadi sorotan masyarakat setempat, memunculkan kekhawatiran akan polarisasi politik yang mempengaruhi pelayanan publik. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah konflik ini akan terselesaikan dengan baik atau semakin memanas di masa mendatang.

Reporter: Gie

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini