IKnews, ASAHAN – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Republik Indonesia (RI) Kabupaten Asahan menggelar sosialisasi anti korupsi pada calon legislatif Kabupaten Asahan Tahun 2023 di Hotel Marina jalan Sisingamangaraja Kisaran, Rabu (6/12/2023) siang.
Ketua GNPK Kabupaten Asahan melalui Sekretaris GNPK Kabupaten Asahan, Bima Hardi mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan anti korupsi kepada para parpol dan caleg karena menjelang pemilu 2024.
Tidak kita pungkiri kasus korupsi di Indonesia sebagian besar adalah para legislatif. “Mungkin pendidikan anti korupsi itu ada sejak tahun 2011, yang mana generasi – generasi pada masa sekolah dulu belum sempat mengapsakan pendidikan anti korupsi,” terang Bima.
Kami generasi milenial sudah merasakan anti korupsi. Mulai dari tingkat sekolah, sampai perguruan tinggi sudah merasakan pendidikan anti korupsi. “Maka dari itu, tujuan kami mengundang parpol dan caleg untuk mensosialisasikan anti korupsi tersebut,” sambungnya.
Bima menambahkan, jadi tujuan kami adalah untuk mengingatkan, memberitahukan dan mensosialisasikan anti korupsi tersebut.
Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Asahan yang di wakilkan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Asahan, Okto Samuel Silaen menyebutkan tujuan dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu adalah tidak penindakan.
Jadi kami sendiri di Kejaksaan Negeri Asahan, tolak ukurnya bukan berapa orang yang sudah dipenjara, itu menjadi prioritas nomor dua. “Perioritas pertama adalah bagaimana caranya menyelamatkan keuangan negara tanpa harus menghukum dulu,” ungkap Okto.
Lebih lanjut, kata Okto, salah satu cara menyelamatkan itu adalah dengan dilakukannya hal seperti sosialisasi pencegahan. Memang kesulitanya mana parameter nya, mungkin nanti dari hasil survey 2022 dan 2023 terkait kasus korupsi.
“Itulah tolak ukur dari berhasil nya kegiatan tersebut, makanya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Karena ini yang paling dibutuhkan, kenapa saya katakan seperti itu, karena kita semua tahu seberat apapun hukuman itu, tidak membuat semua orang jerah,” jelas Okto.
Selain itu, korupsi ini termasuk tindak pidana luar biasa sama dengan narkoba. Sekalipun di hukum mati tidak akan hilang makanya perlu melakukan pencegahan – pencegahan.
Pencegahan ada beberapa macam bisa sosialisasi sepeti ini, bisa melalui agama dan bisa melalui kedekatan keluarga. “Intinya adalah pencegahan secepat mungkin supaya jangan sampai terjerat hukum,” beber Okto.
Jadi harapan saya, agar kiranya, kegiatan ini bisa berlangsung terus menerus dan sasarannya bisa lebih meluas lagi. “Hal ini, mungkin karena mendekati pilkada. Memang sasaran kita adalah pembekalan terhadap calon – calon wakil rakyat,” pungkas Okto. (Infokini.news)
