IKNews-SULUT– Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Sandra Rondonuwu meminta Dinas Pertanian dan Peternakan mencari solusi agar para petani holtikultura bisa menentukan sendiri harga jual setiap hasil pertaniannya.
Pasalnya menurut Sandra, baru-baru ini dirinya menemukan fakta bahwa selama ini penentuan harga jual hasil pertanian holtikultura khususnya komoditas bawang, rica, dan tomat (Barito), selalu ditentukan para calo pasar.
“Petani kita tidak bisa menentukan harga, ternyata ditentukan oleh para calo,” ucap Sandra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut, Selasa (28/5/2024).
Akhirnya ketika datang bawa batang bawang, rica, tomat dari Modoinding, petani kita tidak bisa bilang harganya berapa, karena harus tunggu orang yang ada di pasar ini menentukan harganya berapa,” lanjut wanita yang akrab disapa Saron itu.
Sandra pun dengan tegas menyampaikan agar dinas bergerak cepat memutus mata rantai dari praktek-praktek yang merugikan para petani ini.
“Supaya petani kita bisa menentukan harganya sendiri,” imbuhnya.
Sandra menyebut, pola seperti ini ternyata sudah dipraktekan sejak lama, sehingga para petani seakan pasrah dengan keadaan yang terjadi selama ini.
“Ini terjadi sampai di Gorontalo, petani tidak bisa menentukan harga. Jadi kalau mereka (calo) sudah bilang kalau rica dijual hanya sepuluh ribu, mereka tidak mau pusing ini petani modalnya berapa,” jelas Saron diruang rapat Komisi II kantor DPRD Sulut.
Oleh karena itu, Sandra meminta kepada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk memberikan perhatian khusus terhadap praktek-praktek pasar yang tidak berpihak kepada para petani.“Kalau pola seperti ini terus dipraktekan dan mata rantainya tidak diputus, mau sampai dimanapun kita teriak kesejahteraan petani, tidak akan merubah keadaan,” tandasnya.
(Des)*
