IKNews-SULUT-:Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Louis Schramm menyoroti kinerja dari salah satu mitra Komisi IV yakni Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) Sulut.
Sorotan ini disampaikannya pada saat Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2026 yang di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD, Kamis (13/11) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Ketua Fraksi Gerindra ini, menyampaikan kondisi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut yang dinilainya belum optimal dalam menangani berbagai persoalan pencemaran lingkungan di Kota Manado dan sekitarnya.
“Saya ingin menyoroti mitra kerja kami, yakni Dinas Lingkungan Hidup. Akhir-akhir ini, terjadi tren peningkatan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, sungai, maupun kebisingan,” ujarnya
Louis juga menyinggung kasus pabrik kecap di Kota Manado yang membuang limbah ke saluran air yang digunakan oleh warga masyarakat.
Selain itu, Louis menyoroti berbagai kasus seperti di PT FUTAI Bitung yang diduga telah mencemari lingkungan secara serius.
“Saya ingin bertanya kepada Kepala Dinas, mengapa hal ini bisa terjadi? DLH seolah hanya menjadi pemadam kebakaran. Padahal di instansi tersebut ada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang seharusnya bisa melakukan penyelidikan bila terjadi pencemaran,” tegasnya
Namun, lanjut Louis memahami kerja dan tugas serta keberadaan PPNS tersebut tidak berjalan optimal karena keterbatasan anggaran.*