IKNews-SULUT – Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) anatara Komisi I DPRD Provinsi Sulut dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut, pada Selasa (14/10) Feramita Mokodompit mempertanyakan mengenai data kemiskinan ekstrim yang ada di Sulut.
Ada tiga pertanyaan pokok yang disampaikan oleh Anggota DPRD Sulut dari Dapil Bolmong Raya ini, diantaranya program strategis yang sudah dilaksanakan sampai triwulan ketiga tahun 2025.
”Saya membaca asistensi penetapan data penyasaran penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE, ini pernah kami rapat kalau ibu Kaban masih ingat awal tahun dengan komisi I, saya pernah menyinggung walaupun memang kemiskinan ekstrem di-Sulawesi Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan,” ungkap Feramita.
Kembali Ia menyatakan bahwa itu masih ada ketimpangannya antara kota dan kabupaten yang berbatasan antara kepulauan dan daerah terpencil, contohnya di beberapa daerah Bolmong Raya dimana ketimpangannya cukup tinggi.
”Nah dari sana kemudian saya ingin menanyakan berapa desa yang dari awal triwulan pertama sampai dengan saat ini, hingga sudah masuk triwulan ketiga dan sudah menjadi prioritas, apakah masih ada desa-desa yang memang kemiskinan ekstremnya masih tinggi,” pungkasnya
Katanya, jikalau ada agar disebutkan desa mana, dan apakah sudah ada intervensi lebih yang dilakukan oleh Bappeda, kemudian apakah dari Bappeda selama ini sudah melakukan sinkronisasi data yang dulu sering kita sebut sebagai DPKS sekarang berubah menjadi DTSM .
”Apakah ini juga secara rutin dari dinas sosial juga mengirimkan data, sehingga memang untuk desa-desa yang masih tinggi kemiskinan ekstremnya ini agar lebih diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan bantuan dari dinas terkait, karena kalau kita lihat buk, masih banyak beberapa desa yang masyarakatnya masih mengeluhkan terkadang mereka sudah masuk didalam data ini, tetapi hingga saat ini masih belum menerima bantuan,” jelasnya .
Mendengar apa yang disampaikan Anggota DPRD Sulut Feramita Mokodompit, ditempat yang sama Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk menyampaikan, pihaknya sangat menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya keluar dari permasalahan data.
“Ini juga telah kami sampaikan ke pusat. Jadi kami di provinsi memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh bapak Wakil Gubernur, dan Melalui tim ini kita berkoordinasi dengan kabupaten/kota karena disana juga memiliki TKPKD di ketuai oleh para wakil kepala daerah,”bebernya Elvira.
Kembali Elvira melanjutkan Narasinya mengenai data yang dimana masih terus menjadi permasalahan, belum selesai P3KE, kemudian DPKS, Regsosek yang juga belum sempat diakses oleh pihaknya .
”Karena prosesnya itu luar biasa, ketika kita harus masuk ke level 3 yaitu byname/byaddress, begitu banyak atau data dan kriteria yang harus dipenuhi, belum juga selesai Regsosek, kini muncul data tunggal ekonomi Nasional atau DTSEN,”jelas Elvira
Kemudian Elvira menuruturkan bahwa memang untuk sinkronisasi data ada pada dinas sosial kabupaten/kota dan berharap ini akan dikawal, karena mereka harus memberikan masukan kepada kementrian Tim koordinasi penangglunan Nasional terkait dengan posisi Provinsi.
”Ini yang merupakan kelemahan kita, sebab posisi Provinsi di proses verifikasi dan validasi data, karena verifikasi dan validasi data ini langsung dari kabupaten/kota ke kementrian, sehingga itu yang menjadi kelemahan kami diprovinsi, maka dari itu kami meminta segeranya agar bisa langsung lewat Provinsi untuk pendataan ini,”sahut Elvira .
Elvira menjanjikan bahwa ini akan menjadi tanggung jawab mereka untuk tetap nantinya diperjuangkan ke-pusat dan melalui TKPKD kabupaten/kota. ”Baru kemarin kami melakukan rapat koordinasi Tim Percepatan Penamggulangan Kemiskinan yang dipimpin oleh bapak Wakil Gubernur dan dihadiri oleh hampir semua 15 kabupaten/kota,”ujar Katuuk.
”Dirapat tersebut salah satu kesepakatan kita mengenai verifikasi dan pemuktahiran data, ini yang menjadi prioritas untuk menemukan 7,61 persen yang miskin Absolut atau kurang lebih 700san jiwa miskin di-Sulawesi Utara, ini yang bapak Gubernur minta, agar betul-betul ketika program kita dilakukan nantinya akan menurunkan angka kemiskinan,”katanya.
Tak sampai disitu, Elvira juga mengungkapkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara umum adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe, disusul oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Minahasa Tenggara.
“Sementara untuk kemiskinan ekstrem, justru tertinggi berada di Kota Manado. Ini menjadi perhatian kami, mengingat jumlah penduduk di Manado juga yang terbesar di Sulut,” pungkasnya.
(*)
