IKNews, Kotamobagu – Rapat paripurna DPRD Kota Kotamobagu dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024, yang digelar Senin (19/5/2025), diwarnai kritik tajam dari Fraksi Hanura terhadap kebijakan mutasi jabatan yang dinilai tidak melibatkan koordinasi dengan legislatif.
Anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Panji Merdeka Putra, menyuarakan kekecewaannya terhadap rolling jabatan yang mencakup posisi di lingkungan Sekretariat DPRD. Menurutnya, proses tersebut dilakukan sepihak tanpa komunikasi dengan pimpinan maupun fraksi-fraksi di lembaga legislatif.
“Kami sangat menyayangkan rolling jabatan ini karena tidak ada koordinasi yang baik, baik kepada pimpinan dewan maupun fraksi-fraksi di DPRD,” tegas Panji dalam forum paripurna.
Ia menambahkan bahwa meskipun kewenangan mutasi merupakan hak prerogatif kepala daerah, namun jika menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendampingi langsung tugas-tugas legislasi, seharusnya ada komunikasi antar lembaga untuk menjaga sinergi.
“Kami meminta dan memohon agar hal ini bisa dipertimbangkan kembali. Tujuannya bukan untuk mencampuri, tetapi demi kelancaran tugas-tugas DPRD, khususnya Fraksi Hanura,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan Fraksi Hanura dan menyatakan komitmen pemerintah untuk menindaklanjutinya.
“Kami menyambut baik kritik dan saran dari teman-teman DPRD. Masukan dari Fraksi Hanura dan NasDem akan kami tindaklanjuti dan kami akan memberikan laporan tertulis kepada DPRD,” jelas Rendy.
Rapat paripurna tersebut menjadi ruang terbuka bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi demi menciptakan pemerintahan yang lebih harmonis dan responsif terhadap dinamika birokrasi.***
