IKnews-Manado – Komisi I DPRD Sulut Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si menjelaskan, pihaknya melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Kunjungan kerja Komisi I terkait Program Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Tahun 2022.
BNPP menjelaskan bahwa ada dua aspek pendekatan dalam membangun perbatasan. Pertama, aspek pertahanan dan keamanan dan yang kedua, aspek kesejahteraan.
BNPP terus mendorong perbaikan PLBN di Pulau Miangas dan Pulau Marore untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat yang akan melintasi perbatasan Indonesia menuju Filipina.
Untuk membangun wilayah perbatasan, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,5 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun daerah perbatasan yang tersebar di 222 kecamatan lokasi prioritas di 54 kabupaten/Kota yang berada di 15 provinsi di Indonesia.
Pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari upaya menyukseskan pembangunan nasional 2022 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Pada bulan Mei 2020 Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud.
Pencanangan Gerbangdutas 2022 mengangkat tema Pembangunan Perbatasan Negara untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
Program Gerbangdutas yang digelar BNPP merupakan komitmen Pemerintah membangun dari pinggiran, salah satunya di daerah perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan dan memperkuat daerah perbatasan.
Pembangunan di daerah perbatasan harus terus digencarkan lantaran termasuk dalam daerah rawan pelanggaran hukum kejahatan transnasional. Seperti, human trafficking, narkoba, senjata ilegal.
DIPA BNPP Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan Mendagri sebesar Rp.248.508.954.000– naik sebesar 7,98 persen dibandingkan Pagu Indikatif BNPP Tahun 2023, atau mengalami kenaikan sebesar Rp18.367.635.000.- sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022, tanggal 4 Oktober 2022, yang menetapkan Pagu Alokasi Anggaran BNPP TA. 2023 sebesar Rp248.508.954.000-.
Bila dibandingkan dengan Pagu Alokasi Anggaran BNPP TA. 2022, Pagu Alokasi Anggaran BNPP TA. 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,92% atau sebesar Rp.11.643.830.000,-. Kenaikan Pagu tersebut dialokasikan untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pada 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang 7 PLBN diantaranya telah beroperasi lebih dari 5 tahun.
(Desieree)***
