IKNews, BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, H. Ahmad Rifai secara tegas mengatakan kalau Berau masih berada di dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), meskipun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara ingin menggabungkan Berau ke Kaltara.
Menurutnya, Perbedaan APBD Kaltara yang kecil, jika dibandingkan APBD Kaltim yang cukup Besar. APBD Provinsi Kaltara yang tergabung dari, KTT, Malinau, Tarakan, Nunukan dan Bulungan sebesar Rp. 2,7 triliunan. Sementara Kalimantan Timur yang tergabung mulai dari Berau, Kukar, Bontang, Kutim, Balikpapan dan Samarinda, nilai APBD Rp. 5,1 triliun.
“Inilah salah-satu alasan mengapa Kabupaten Berau tidak ingin bergabung dalam Provinsi Kaltara,” kata Wakil Ketua II DPRD Berau, H. Ahmad Rifai, di acara petisi penandatangan penolakan penggabungan Berau Kaltara.
Diketahui, kegiatan itu turut dihadiri Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, Sekda Berau, Kesultanan Sabaliung, Kesultanan Gunung Tabur beserta tokoh masyarakat, forum peduli Berau dan pihak terkait lainnya, di Balai Mufakkat, Minggu, (12/11/2023).
H. Ahmad Rifai kembali menegaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 mengamanatkan, pembentukan Provinsi cukup tiga Kabupaten dan Kota.
Ia menilai di sidang paripurda DPRD Provinsi Kaltara yang digelar beberapa hari lalu seakan memaksa Kabupaten Berau bergabung dalam Provinsi Kaltara.
“Secara tiba-tiba dengan 75 persen masyarakat Berau mendukung penggabungan Berau Kaltara, tidak akan bisa jadi,” ujarnya.
H. Ahmad Rifai mengimbau kepada masyarakat Berau diharapkan jangan terpancing sebab tidak gampang membentuk Berau bergabung Kaltara, banyak langkah-langkah yang dilalui.
“Dari sini sudah jelas, kita saat ini khususnya Berau belum siap bergabung ke Kaltara. Berau masi bagian Kaltim,” tandasnya.
Saya kira ini cukup konkret dan tegas dan jelas bahwa Berau masi ada di dalam lingkungan Provinsi Kaltim.*
Reporter : Sulkifly
