IKNews, TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang belum diaudit kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Mahyaruddin Salim di Auditorium Kantor BPK Sumut, Selasa.
Dokumen tersebut diterima Kepala Perwakilan BPK Sumut, Paula Henry Simatupang, sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam kesempatan itu, BPK menyoroti pentingnya tindak lanjut atas sejumlah indikasi yang ditemukan pada pemeriksaan pendahuluan. Pemerintah daerah diminta tidak menunda respons agar persoalan tidak berkembang menjadi lebih kompleks.
“Kami berharap daerah lebih cepat menindaklanjuti temuan awal, sehingga kualitas laporan keuangan bisa lebih akuntabel,” ujar Paula.
Penyerahan LKPD kali ini dilakukan bersamaan dengan sejumlah pemerintah daerah lain di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang turut hadir mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pengelolaan keuangan, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Usai kegiatan, Wali Kota Mahyaruddin menyebut penyerahan laporan ini sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ia memastikan pemerintah kota siap memperbaiki jika ditemukan kekurangan selama proses audit.
“Kalau ada temuan, akan segera kami tindak lanjuti. Ini bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.
LKPD yang diserahkan mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, arus kas, hingga kinerja pemerintah daerah dan BUMD. Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap proses audit berjalan lancar dan menghasilkan penilaian yang positif.* (Rio)
