IKNews, TANJUNGBALAI – Perwakilan dari tiga federasi serikat pekerja di Kota Tanjungbalai menyuarakan tuntutan penting kepada Pemerintah Kota: perbaikan sistem upah dan perhatian serius terhadap kesejahteraan buruh di sektor transportasi, industri makanan, dan kelautan.
Dalam dialog terbuka bersama Wali Kota Mahyaruddin Salim, para pimpinan serikat meminta kepastian hukum soal upah minimum dan peningkatan perhatian terhadap kondisi kerja para nelayan yang dinilai masih jauh dari layak.
Haposan Manurung dari FTNP-KSBSI menyebutkan bahwa banyak nelayan di Tanjungbalai masih menerima upah di bawah standar. “Kami butuh intervensi pemerintah untuk memastikan pekerja sektor ini tidak terus-menerus dipinggirkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wan Mega Indra dari FSPTI-KSPSI menekankan bahwa Pemko harus menjadi jembatan antara buruh dan perusahaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Mahyaruddin menyatakan bahwa Pemko akan intensifkan peran pengawasan melalui Disnaker. “Kami ingin memastikan semua perusahaan di Tanjungbalai mematuhi regulasi ketenagakerjaan,” ujarnya.* (Mg-01)
