Rakor Pascabencana: Infrastruktur dan Hunian Jadi Fokus Utama

oleh -64 Dilihat
Gambar: Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin, 12 Januari 2025. Foto: Rio.

IKNews, TANJUNGBALAI – Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara kembali ditegaskan dalam rapat koordinasi tingkat nasional yang digelar di Kantor Gubernur Sumut. Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, turut hadir dalam forum tersebut untuk memastikan kepentingan daerah pesisir ikut terakomodasi dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Rakor yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Senin (12/1/2025), dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Sejumlah kepala daerah se-Sumatera Utara tampak mengikuti pembahasan yang menitikberatkan pada percepatan pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

Dalam paparannya, Tito Karnavian menekankan bahwa perbaikan jalan, sekolah, dan pembersihan lumpur di area persawahan harus menjadi prioritas utama. Ia juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimen, terutama di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.

Mendagri meminta pemerintah daerah segera menuntaskan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat. Data tersebut dinilai krusial sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan melalui BNPB agar warga dapat segera keluar dari tenda pengungsian.

Dalam forum tersebut juga dibahas indikator pemulihan daerah pascabencana, mulai dari berjalannya roda pemerintahan, layanan kesehatan dan pendidikan, akses jalan, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Tito, sebagian besar wilayah Sumut sudah berada pada jalur pemulihan, meski masih terdapat sejumlah daerah yang menghadapi kendala listrik dan air bersih.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga selama tiga bulan bagi warga dengan rumah rusak berat yang sementara tinggal bersama kerabat. Ia juga memaparkan progres pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di sejumlah kabupaten terdampak.

Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam laporannya menyampaikan bahwa bencana yang melanda provinsi ini berdampak pada lebih dari 479 ribu kepala keluarga. Selain korban meninggal dunia, hingga kini masih terdapat puluhan warga yang dilaporkan hilang, serta beberapa kecamatan dan desa yang belum sepenuhnya terbuka aksesnya.

Kehadiran Wakil Wali Kota Tanjungbalai dalam rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas daerah untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan merata, termasuk bagi wilayah pesisir dan kota-kota yang terdampak secara tidak langsung.* (Mg02)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.