IKNews, TANJUNGBALAI – Menjelang Ramadan 2026, pemerintah daerah mulai bergerak lebih awal untuk menahan lonjakan harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (12/1/2026), di Command Center Dinas Kominfo secara hybrid.
Rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan bahwa kesiapan antisipatif menjadi kunci agar inflasi pangan tetap terkendali. Tomsi menyatakan, lonjakan harga sembako selama Ramadan kerap terjadi bila pemerintah daerah baru bereaksi saat bulan puasa berlangsung.
“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujar Tomsi. Ia mendorong TPID di daerah untuk membuka data inflasi tiga tahun terakhir dan menyusun langkah konkret menjaga stabilitas harga, khususnya untuk komoditas strategis seperti bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras.
Dalam laporan Rakor, Tomsi juga menyinggung inflasi nasional yang pada Desember 2025 tercatat 2,92 persen. Angka ini dinilai masih dalam target 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Ia menekankan pentingnya inflasi ideal agar keseimbangan antara produsen dan konsumen tetap terjaga. Inflasi terlalu rendah dapat menekan petani dan pelaku usaha, sedangkan inflasi tinggi memberatkan masyarakat.
Rakor juga diwarnai evaluasi daerah terdampak bencana, termasuk di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, yang memicu kenaikan harga pangan pada bulan terakhir 2025. Tomsi meminta agar semua laporan inflasi daerah sepanjang 2025 segera disusun untuk menjadi bahan evaluasi dan strategi pengendalian tahun ini.
Dalam Rakor ini, Pemko Tanjungbalai menegaskan kesiapannya untuk mendukung stabilitas harga, termasuk melalui koordinasi dengan OPD terkait dan pelaku usaha lokal. Kesiapan ini diharapkan membuat Ramadan 2026 menjadi momentum pertama yang membuktikan pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga harga pangan tetap stabil.* (Mg02)
