IKNews, TANJUNGBALAI – Upaya memperkuat pemerintahan bersih di Kota Tanjungbalai kembali mendapat perhatian serius. Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Indeks Pencegahan Korupsi Daerah – Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2025, Selasa (11/11/2025) di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai.
Dari pantauan di lokasi, kegiatan berlangsung interaktif. Tim KPK yang dipimpin Uding Juharudin, Kasatgas I.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) KPK RI, bersama PIC Sumatera Utara, Renta Marito, membedah satu per satu aspek tata kelola yang menjadi titik rawan korupsi, seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, hingga pelayanan publik.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak hanya mengejar nilai indeks, tapi benar-benar menginternalisasi semangat antikorupsi dalam setiap lini birokrasi,” ujar Uding di hadapan jajaran pimpinan OPD.
Wali Kota Mahyaruddin Salim yang hadir didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina dan Sekda Nurmalini Marpaung, menegaskan komitmen jajarannya untuk menanamkan integritas sebagai budaya kerja.
“Langkah ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Kami ingin nilai-nilai integritas menjadi bagian dari perilaku birokrasi sehari-hari,” kata Mahyaruddin.
Kota Tanjungbalai sebelumnya mencatat capaian indeks MCSP sebesar 91 dan tahun ini menargetkan nilai 95. Sementara untuk Survei Penilaian Integritas (SPI), pemerintah daerah menargetkan nilai 78.
Kegiatan yang terhubung langsung dengan sistem JAGA.ID KPK ini menjadi salah satu indikator transparansi publik, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. KPK menilai, Tanjungbalai termasuk daerah yang proaktif dalam pelaporan dan pembenahan sistem administrasi.
“Semua langkah pencegahan ini adalah investasi kepercayaan publik,” ujar Mahyaruddin menutup rakor.* (Mg02)
