IKNews, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan terus mendorong percepatan pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui audiensi resmi dengan Menteri Sosial RI, Dr. H. Syaifullah Yusup, yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dipimpin oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., audiensi tersebut membawa sejumlah usulan strategis, mulai dari perluasan jaminan sosial kesehatan hingga pengembangan program pendidikan alternatif berbasis masyarakat. Audiensi ini sekaligus menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan solusi nyata bagi kelompok rentan.
Salah satu pokok pembahasan utama adalah perlunya perluasan kuota BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN. Pemkab Asahan menilai, meskipun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah diperbarui secara berkala, masih banyak warga miskin dan rentan di lapangan yang belum terakomodasi dalam skema jaminan kesehatan nasional.
“Jaminan kesehatan bukan sekadar layanan, ini adalah kebutuhan mendasar. Ketika masyarakat sakit dan tak mampu berobat, maka hadirnya negara harus benar-benar dirasakan,” tegas Wakil Bupati Rianto dalam pertemuan tersebut.
Tak hanya soal kesehatan, Pemkab Asahan juga mengusulkan dukungan Kementerian Sosial untuk mengembangkan Sekolah Rakyat—sebuah program pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak putus sekolah, serta komunitas marginal. Sekolah Rakyat dirancang sebagai alternatif pendidikan yang tidak hanya mengandalkan aspek akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan hidup, karakter sosial, dan pelestarian budaya lokal.
Pemkab juga menyampaikan sejumlah usulan tambahan, antara lain: penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, dukungan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga percepatan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui pendekatan Rumah Sejahtera Terpadu.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial RI, Dr. H. Syaifullah Yusup menyambut positif inisiatif dan data yang disampaikan Pemkab Asahan. Ia menekankan pentingnya kerja berbasis data dan kolaborasi lintas level pemerintahan.
“Kami terbuka pada usulan yang konkret dan terintegrasi. Data yang kuat dan program yang berpihak pada masyarakat akan mempermudah kita bergerak bersama,” ujar Mensos.
Audiensi diakhiri dengan penyerahan dokumen resmi usulan program dari Pemkab Asahan kepada Menteri Sosial serta sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama membangun kesejahteraan yang lebih inklusif.* (mg02)
