IKNews, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmen untuk menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama, tanpa mengesampingkan kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Hal ini disampaikan Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) yang digelar di Aula Melati, Selasa (17/9/2025).
“Rakyat saat ini menunggu hasil nyata. Infrastruktur, terutama jalan, adalah kebutuhan mendesak yang harus segera dijawab. Tapi kita juga tidak akan meninggalkan sektor-sektor lain seperti kesehatan dan pelayanan umum. Semua harus jalan secara bertahap dengan arah yang jelas,” tegas Bupati.
Dalam Rakorpem yang dihadiri seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Asahan itu, Bupati menekankan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru disusun menjadi pedoman kerja lima tahun ke depan. Ia mengingatkan bahwa program pembangunan tidak boleh berhenti di tataran rencana atau rapat semata, melainkan harus segera turun ke lapangan dan direalisasikan.
“Satgas yang kita bentuk hari ini bukan sekadar formalitas. Ia harus menjadi mesin percepatan pembangunan. Tidak boleh ada kebijakan yang mandek di atas meja. Semua harus konkret, terukur, dan berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Bupati, ukuran keberhasilan pemerintahan saat ini bukan hanya dari jumlah proyek fisik yang dibangun, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas birokrasi dalam menjawab kebutuhan mereka. Ia menyebut, komunikasi terbuka dan kebijakan yang berpihak adalah dua hal penting dalam membangun legitimasi publik.
Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., turut menguatkan arahan Bupati dengan menyoroti perlunya respons cepat dari perangkat daerah. Ia meminta seluruh OPD dan camat untuk lebih aktif menangkap peluang dari program-program nasional serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan tunggu bola, kita harus jemput. Gali potensi daerah dan ubah menjadi kekuatan ekonomi. Pemerintah tidak boleh anti kritik. Justru kritik adalah pengingat bahwa kita harus bekerja lebih keras dan lebih terbuka dalam menyampaikan hasil kerja kepada publik,” ujar Wabup.* (mg-02)
