IKNews, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menorehkan capaian baru di bidang pengembangan sumber daya aparatur. Untuk pertama kalinya di Indonesia, lembaga pelatihan daerah berhasil meraih Sertifikat Akreditasi Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan nilai A dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI.
Penghargaan tersebut diterima oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulawesi Utara pada Selasa (27/1/2026) di Jakarta. Capaian ini menempatkan Sulawesi Utara sebagai daerah perintis dalam standar mutu pelatihan pemeriksaan keuangan negara.
Kepala Badiklat PKN BPK RI dalam kesempatan tersebut menyebutkan bahwa akreditasi ini merupakan yang pertama kali diberikan kepada lembaga pelatihan di Indonesia, khususnya lembaga pelatihan milik pemerintah daerah. Penilaian dilakukan melalui proses evaluasi ketat terhadap kurikulum, metode pembelajaran, tenaga pengajar, serta sistem penjaminan mutu pelatihan.
Tak hanya meraih akreditasi, seluruh program yang diajukan BPSDMD Sulut juga mendapatkan nilai tertinggi. Empat program pelatihan yang dinyatakan terakreditasi A meliputi Pelatihan Probity Audit, Pelatihan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Daerah, serta Pelatihan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun aparatur yang profesional dan berintegritas, terutama dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kepala BPSDMD Sulawesi Utara, Audy Pangemanan, mengungkapkan bahwa hasil ini tidak terlepas dari dukungan dan arahan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan. Menurutnya, akreditasi ini menjadi pemacu bagi jajaran aparatur untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan publik.
Ke depan, BPSDMD Sulut berkomitmen memanfaatkan status akreditasi tersebut untuk memperluas jangkauan pelatihan serta menjaga konsistensi mutu, seiring tuntutan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks.* (Mg01)
