IKNews, BOGOR – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keselarasan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Penegasan itu disampaikan Presiden saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Di hadapan kepala daerah dan pimpinan instansi dari seluruh Indonesia, Presiden menilai keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh solidnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Menurutnya, pemerintah daerah memegang peran kunci karena berada di garis terdepan pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan negara.
Presiden mengingatkan agar hubungan pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan perlunya kesamaan irama dan tujuan agar program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, Presiden juga menyinggung evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang 2025 sebagai bahan perbaikan menghadapi tahun anggaran 2026. Evaluasi tersebut, kata dia, menjadi dasar untuk menyusun langkah strategis agar kebijakan yang dijalankan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Prabowo turut menekankan percepatan pelaksanaan program prioritas, khususnya di sektor ketahanan pangan dan energi, penguatan ekonomi produktif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut dipandang sebagai fondasi menuju target pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045.
Presiden juga menyoroti peran kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan wilayah, yang dinilai menjadi prasyarat penting bagi kelancaran pembangunan.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional. Ia menegaskan seluruh jajaran Pemprov Sulut akan bergerak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Yulius juga menambahkan bahwa Forkopimda Sulawesi Utara berkomitmen tetap solid dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden, sekaligus menjaga stabilitas keamanan daerah agar agenda pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi ruang konsolidasi antara pusat dan daerah dalam menyamakan langkah, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kepentingan publik.* (Mg01)
