IKNews, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan kembali komitmennya menjadikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Dalam momentum pelantikan pejabat baru Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) menyampaikan pesan tajam: koperasi harus keluar dari zona formalitas dan menjadi kekuatan ekonomi nyata di tengah masyarakat.
Pelantikan yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (14/10), dihadiri oleh Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Sekretaris Daerah, kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota, hingga pelaku koperasi dan UMKM dari tingkat desa. Namun, lebih dari sekadar pergeseran jabatan, momen ini menjadi panggung untuk evaluasi dan proyeksi.
“Kita ingin koperasi tidak hanya jadi badan usaha yang numpang lewat dalam struktur ekonomi, tapi jadi alat perjuangan ekonomi rakyat,” kata YSK dalam pidatonya. Ia menekankan pentingnya “kerja cepat, kerja nyata, dan kerja bersih” dari jajaran yang baru dilantik.
YSK juga mengungkap capaian signifikan: saat ini 92,8% desa dan kelurahan di Sulawesi Utara telah membentuk koperasi. Namun menurutnya, capaian tersebut belum cukup. “Target saya akhir tahun ini harus 100%. Kita tidak boleh tertinggal,” tegasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang baru, Drs. Paulus Sondakh, M.Si, menyampaikan arah baru yang akan ia tempuh: digitalisasi dan pembukaan akses permodalan. Menurutnya, koperasi tidak bisa lagi terpaku pada model lama. Transformasi harus menyentuh teknologi, sistem manajemen, hingga pola hubungan dengan lembaga keuangan.
“Kita akan dorong sinergi yang lebih kuat dengan Bank SulutGo dan LPDB, supaya koperasi bisa bersaing dan berkembang,” ujar Sondakh.* (Mg-o1)
