IKNews, MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan bahwa langkah efisiensi anggaran yang akan dijalankan pada tahun 2026 tidak akan berdampak pada hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas kesejahteraan ASN di tengah penyesuaian fiskal daerah.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, pada Jumat (24/10/2025). Ia menegaskan, efisiensi yang dilakukan pemerintah provinsi lebih difokuskan pada optimalisasi belanja program dan kegiatan, bukan pada pemangkasan pendapatan ASN.
“Bapak Gubernur menekankan bahwa kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas. Tidak boleh ada pegawai yang dirugikan akibat penyesuaian anggaran,” ujar Tahlis saat ditemui di Kantor Gubernur Sulut.
Menurut Tahlis, kondisi fiskal daerah masih cukup stabil untuk menopang belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Saat ini, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencapai lebih dari 16 ribu orang.
Langkah tersebut, kata dia, juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal meski menghadapi tekanan anggaran.
“ASN adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Karena itu, motivasi dan semangat kerja mereka tidak boleh goyah,” tambahnya.
Selain menjamin hak ASN, Pemprov Sulut juga tengah menyiapkan sistem pembinaan karier berbasis kinerja. Program yang disebut “Game Karier” itu akan memberi poin bagi ASN berdasarkan capaian kinerja dan hasil kerja mereka.
Poin tersebut nantinya menjadi dasar dalam promosi jabatan dan peningkatan kesejahteraan. Dengan sistem ini, pemerintah berharap tercipta budaya kerja yang lebih kompetitif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
“Kami ingin setiap ASN termotivasi untuk berinovasi dan meningkatkan pelayanan publik. Sistem berbasis poin ini menjadi salah satu cara untuk mendorong itu,” tutup Tahlis.* (mg01)
