IKNews, SULUT — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara angkat bicara menanggapi serangkaian tudingan di media sosial yang dinilai menyudutkan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK), baik secara pribadi maupun terhadap arah kebijakannya. Melalui Juru Bicara Pemerintah Provinsi yang juga menjabat Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah (Diskominfo), Denny Mangala, Pemprov menyampaikan klarifikasi tegas atas berbagai isu yang berkembang.
Denny menyebut narasi miring seperti “pencitraan”, pengangkatan staf khusus, dan tudingan pembiaran infrastruktur rusak, tidak mencerminkan pemahaman utuh atas dinamika pemerintahan yang tengah berjalan. Menurutnya, semua kebijakan Gubernur YSK berlandaskan pada dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang telah disahkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025.
“Gubernur bekerja berdasarkan arah kebijakan yang sah dan terencana. APBD 2025 disusun sebelum beliau dilantik, dan saat ini masih dalam proses penyesuaian karena adanya kebijakan efisiensi nasional,” ujar Denny dalam keterangannya, Rabu (16/10/2025).
Meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, Gubernur YSK dinilai berhasil melakukan lobi anggaran ke pemerintah pusat secara aktif. Hasilnya mulai terlihat: listrik 24 jam kini dapat dinikmati warga Pulau Gangga dan Talise, sementara di Talaud, Kementerian Desa dikabarkan akan membangun infrastruktur listrik yang sama.
Tak hanya itu, bantuan dari pusat berupa alat pertanian, alat tangkap perikanan, program pangan murah, dan dukungan sosial lainnya mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Denny, capaian ini bukan hasil “gimmick” politik, tetapi buah dari kerja serius membangun komunikasi lintas kementerian.
“Kalau tidak ada perjuangan di pusat, mana mungkin kita bisa bawa pembangunan ke pulau-pulau? Ini bukan pencitraan. Ini kerja nyata,” tegasnya.
Isu lain yang disorot adalah keberadaan staf khusus gubernur. Denny menekankan bahwa pengangkatan staf khusus merupakan praktik yang lumrah dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mereka dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kapabilitas untuk memperkuat kerja pemerintahan.
“Fungsi staf khusus sangat strategis—mereka menjembatani komunikasi publik, mempercepat eksekusi kebijakan, serta membantu Gubernur dalam fungsi koordinasi lintas sektor. Bukan hanya kosmetik jabatan,” terang Denny.
Pemerintah daerah saat ini tengah menunggu persetujuan revisi APBD dari Kemendagri, yang baru saja rampung beberapa hari lalu. Setelah itu, barulah proyek-proyek fisik berskala besar bisa mulai berjalan. Sementara itu, fokus Gubernur tetap pada konsolidasi sistem dan evaluasi program lintas sektor.
“Pak Gubernur belum banyak tampil di lapangan bukan karena pasif, tapi karena sedang membenahi fondasi. Evaluasi menyeluruh sedang dilakukan agar pembangunan tidak serampangan,” jelas Denny.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bijak menyaring informasi dan tidak terprovokasi oleh narasi politik yang menyesatkan.
“Kalau pun ada perbedaan pandangan, mari kita sikapi secara demokratis. Jangan sampai mengganggu stabilitas pemerintahan. Gubernur bekerja dengan visi yang jelas: membangun Sulawesi Utara yang maju, merata, dan berkeadilan,” tutupnya.* (Mg-01)
