IKNews, SULUT – Suasana rapat paripurna DPRD Sulawesi Utara pada Rabu, 26 November 2025, terasa lebih padat dari biasanya. Di ruang sidang yang penuh oleh anggota dewan dan jajaran pemerintah provinsi, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE hadir langsung menyaksikan pengesahan dua agenda strategis: APBD 2026 dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu, Gubernur Yulius menegaskan bahwa kedua agenda ini bukan sekadar prosedur tahunan. Menurutnya, APBD dan Propemperda 2026 merupakan “kerangka kerja penting” yang akan menentukan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di tahun mendatang.
“Ini adalah fondasi arah pembangunan Sulut 2026. Kita bergerak dalam ruang fiskal yang terbatas, tetapi dengan perencanaan yang tepat, kita bisa memastikan program prioritas tetap berjalan,” ujarnya saat memberikan sambutan di hadapan anggota dewan.
Setelah melalui pembahasan intensif, angka-angka final APBD 2026 akhirnya diketok palu. Total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3.180.235.721.995, sementara belanja daerah mencapai Rp3.019.612.390.563. Adapun penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp50 miliar.
Gubernur Yulius menyebut alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk menopang fokus pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD 2026, yakni penguatan sumber daya manusia, pengembangan sektor agrobisnis, serta peningkatan daya saing pariwisata. Tiga sektor ini dinilai sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun depan.
Pada saat yang sama, Propemperda 2026 turut disahkan sebagai pedoman penyusunan regulasi daerah sepanjang tahun berjalan. Yulius berharap daftar regulasi yang disiapkan melalui program tersebut mampu menghasilkan aturan yang adaptif dan solutif. “Kita membutuhkan regulasi yang menjawab tantangan daerah, bukan sekadar tumpukan peraturan,” katanya.
Sebelum meninggalkan ruang sidang, Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja bersama selama proses pembahasan. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam memastikan arah pembangunan Sulut berjalan tepat sasaran.* (Mg02)
