IKNews, TOUNA – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Rabu (23/7/2025), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Rizal C. Panjili, didampingi Wakil Ketua Jafar M. Amin dan Ketua DPRD Gusnar A.Suleman, menjadi forum Bupati Ilham Lawidu untuk menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.
Rapat yang dihadiri sebanyak 18 Anggota DPRD ini merupakan langkah menuju pengesahan Raperda menjadi Perda.
Bupati menyampaikan apresiasi atas pandangan konstruktif dari semua fraksi dan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Ia juga mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya berturut-turut, yang menurutnya merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif, dan menjadi syarat penting untuk pengajuan DID dari pemerintah pusat.
Berikut tanggapan Bupati terhadap pandangan masing-masing fraksi:
Fraksi Partai Golkar (Sutrino, S.H.): Bupati mengapresiasi dukungan dan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Fraksi Amanat Perjuangan (Sumiyati, S.Pd.): Bupati menanggapi masukan terkait pemerataan pembangunan, khususnya di perkotaan, dan akan mengkaji usulan Puskesmas rujukan untuk masyarakat kepulauan.
Pemerintah daerah, ujar Bupati, tidak akan menutup mata terhadap dinamika di lapangan dan akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi dalam memastikan implementasi visi dan misi bupati dan wakil bupati benar-benar hadir dalam bentuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemerataan pembangunan diakui masih menjadi tantangan.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Muhammad Alhabshy, Lc.,M.H.): Bupati menjelaskan capaian indikator makro pembangunan, penanganan keluhan harga LPG, dan tindak lanjut temuan di SDN Lembah Sinara.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Rinaldy): Bupati menyampaikan terima kasih atas perhatian dan catatan strategis serta konstruktif dari Fraksi PPP.
Ia menanggapi masalah KMP Sinar Togean, SDN 14 Dondo (solusi permanen sengketa lahan dan relokasi darurat), pelayanan kesehatan (peningkatan fasilitas, pengawasan obat, kendaraan operasional, dan rumah dinas tenaga kesehatan), dan pengawasan Dana Desa (peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan Tenaga Pendamping Desa).
Bupati juga berkomitmen meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban.
Bupati menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan sinergi antara eksekutif dan legislatif.*
Laporan: Budi Dako
