IKNews, TOJO UNA-UNA – Rencana pelaksanaan survei seismik 2D laut di perairan Ampana mulai memasuki tahap sosialisasi. Pemerintah Daerah Tojo Una-Una mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, DPRD, perusahaan pelaksana, hingga perwakilan nelayan untuk membahas dampak langsung kegiatan tersebut terhadap aktivitas masyarakat pesisir.
Diskusi berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Tojo Una-Una, Jumat sore (26/12/2025). Sejumlah nelayan dan pemilik rumpon hadir dan menyampaikan kekhawatiran terkait potensi gangguan wilayah tangkap serta jaminan perlindungan aset mereka di laut.
Sekretaris Daerah Tojo Una-Una, Alfian Matajeng, menyampaikan bahwa survei seismik ini merupakan bagian dari agenda nasional eksplorasi minyak dan gas bumi yang dikoordinasikan Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM. Menurutnya, pemerintah daerah berkepentingan memastikan pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat.
“Yang menjadi perhatian kami adalah memastikan aktivitas ini berjalan aman, terbuka, dan tidak menimbulkan kerugian bagi nelayan,” kata Alfian di hadapan peserta rapat.
Perwakilan PT Huatong Service Indonesia (HSI), H. Caco, memaparkan teknis survei yang akan dilakukan menggunakan kapal dengan kecepatan rendah, sekitar 2–4 knot. Jalur survei direncanakan berada sekitar 17 mil dari garis pantai, membentang dari Desa Tombiano, Kecamatan Tojo Barat, hingga Desa Poat, Kecamatan Pagimana.
Ia menjelaskan, survei seismik dilakukan tanpa pengeboran dan bertujuan memetakan struktur bawah laut untuk mengetahui potensi migas serta sumber daya lainnya. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung selama 12 hingga 15 hari operasional, dengan titik keberangkatan kapal dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, pada awal Januari 2026.
Namun demikian, sejumlah catatan muncul dari perwakilan nelayan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tojo Una-Una, Syarifudin Maksum, menegaskan dukungan bersyarat dari nelayan setempat.
“Kami mendukung program ini selama tidak merugikan nelayan dan pemilik rumpon. Jika ada dampak, mekanisme ganti rugi harus dibicarakan sejak awal,” ujarnya.
Senada, Ketua DPRD Tojo Una-Una, Gusnar A. Suleman, meminta agar seluruh tahapan survei dikawal secara transparan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pesisir.
“Program ini milik pusat, tapi dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat daerah. Jangan sampai nelayan menjadi pihak yang dirugikan,” tegas Gusnar.
Sosialisasi ini menjadi pintu awal sebelum kapal survei memasuki perairan Ampana dan sekitarnya. Pemerintah daerah berjanji akan menindaklanjuti masukan masyarakat, khususnya terkait perlindungan rumpon dan ruang tangkap nelayan, sebelum kegiatan dimulai.* (Mg02)
