IKNews, TOUNA – Ketidakjelasan pembayaran upah tukang dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kepulauan Togean membuat geram Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Sutrianto.
Sutrianto, yang juga Sekretaris Komisi III DPRD, mengungkapkan adanya laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa upah tukang belum dibayarkan 100% untuk sejumlah penerima bantuan.
Berdasarkan laporan tersebut, ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan dana BSPS.
Nota-nota yang ada tidak mencantumkan rincian anggaran, dan jumlah bahan bangunan yang diterima penerima bantuan tidak sesuai dengan yang tertera.
“Di Desa Lebiti, Kecamatan Togean, terdapat sekitar 13 atau 14 rumah yang belum dilunasi pembayaran upah tukangnya, meskipun dana sudah sebagian diserahkan kepada pendamping,”ungkap Sutrianto.
Sutrianto telah melaporkan hal ini kepada dinas terkait, namun ia menegaskan akan menempuh jalur hukum jika tidak ada tindakan nyata.
“Sebagai wakil rakyat dan warga kepulauan, saya menuntut transparansi dan keadilan dalam penyaluran BSPS,”tegasnya.
Menjelang penyaluran BSPS tahun 2025, Sutrianto mendesak agar Dinas terkait lebih teliti dalam memilih pendamping yang kompeten dan bertanggung jawab.
“Tujuan BSPS adalah pengentasan kemiskinan, bukan menciptakan ketidakadilan,”tandasnya.*
Laporan: Budi Dako
