IKNews, TOUNA – Hasil seleksi PPPK/CPPK tahap kedua di Kabupaten Tojo Una-Una menimbulkan kontroversi.
Sejumlah peserta dan warga mempertanyakan keabsahan dokumen beberapa peserta yang dinyatakan lulus, terutama mereka yang diduga tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer.
Dugaan ini muncul tidak hanya pada formasi guru, tetapi juga di berbagai perangkat daerah lain.
Sorotan utama tertuju pada SK individu honorer yang diduga fiktif, sementara tenaga honorer yang telah lama mengabdi justru tidak lolos seleksi.
Menanggapi kontroversi ini, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, dan Fasilitas Profesi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Hapsah Ajimalaha, S.E., memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa proses administrasi seleksi sepenuhnya berbasis unggahan dokumen daring.
“Kami hanya memeriksa dokumen yang diunggah masing-masing peserta. Jika dokumennya sesuai ketentuan, barulah dinyatakan memenuhi syarat (MS),”ujarnya kepada media ini, Jumat (11/7/2025).
Hapsah merinci, ada beberapa poin dokumen wajib diunggah peserta antara lain : Surat keterangan mengabdi, SPTJM, SK pengangkatan dan lain-lain.
BKPSDM hanya memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada data siluman atau fiktif, peserta bisa menyurati kami untuk ditindaklanjuti. Hal ini juga sudah kami sampaikan kepada Sekda, dan beliau meminta agar setiap manipulasi data segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hapsah menekankan tanggung jawab OPD terkait. “Kami meminta OPD agar tidak membuat SK bagi peserta yang tidak pernah mengabdi. Ini merugikan mereka yang benar-benar telah mengabdi,”tegasnya.
Ia menyarankan agar masyarakat mempertanyakan hal ini langsung kepada dinas terkait.
Pernyataan Hapsah diharapkan dapat memberikan penjelasan dan transparansi terkait proses seleksi PPPK/CPPK di Kabupaten Tojo Una-Una.*
Laporan: Budi Dako
