IKNews, TOUNA – Fenomena “wartawan gadungan” yang kian meresahkan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tojo Una-una menjadi perhatian serius kalangan jurnalis profesional. Menjawab keresahan itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Touna akan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-1 yang dirangkai dengan seminar bertema tajam dan kontekstual, pada September 2025 mendatang.
Bukan sekadar agenda internal organisasi, Muscab ini disebut-sebut bakal jadi panggung penting untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintah terhadap pers yang profesional dan beretika.
Isu Serius: Wartawan Gadungan Tekan Aparat
Tema seminar yang diusung bukan tanpa alasan: “Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Menghadapi Wartawan Gadungan”. Di balik tema itu tersimpan keresahan mendalam, terutama dari kalangan kepala desa hingga pejabat kecamatan yang mengaku kerap “diganggu” oleh orang-orang yang mengaku wartawan.
Dari penelusuran sejumlah narasumber, praktik intimidasi dan pemerasan berkedok peliputan makin sering terjadi. Aparatur yang minim pemahaman tentang UU Pers dan etika jurnalistik pun jadi sasaran empuk.
“Kadang datang bawa kartu pers, minta uang, kalau tidak dikasih katanya mau diberitakan jelek. Kita bingung mau lapor ke siapa,” ujar salah satu kepala desa yang enggan disebut namanya.
Ketua Umum PJS Turun Langsung
Agenda Muscab ini direncanakan akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, yang juga dijadwalkan tampil sebagai pemateri utama dalam seminar. Kehadiran Mahmud dipandang penting karena selain menjabat sebagai ketua nasional, ia dikenal vokal dalam isu pemberantasan oknum penyalahguna profesi wartawan.
Selain Mahmud, jajaran pengurus DPD PJS Sulawesi Tengah juga dijadwalkan hadir, sekaligus memberi dukungan dalam proses pemilihan ketua baru DPC PJS Touna.
“Lewat kegiatan ini kami ingin memberikan edukasi langsung kepada para aparat, agar mereka tahu hak dan kewajiban pers, serta bisa membedakan mana wartawan profesional dan mana yang hanya mengatasnamakan,” ujar panitia kegiatan.
Mendorong Kolaborasi Positif Pers dan Pemerintah
DPC PJS Touna menegaskan bahwa seminar ini bukan sekadar sosialisasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral organisasi terhadap maraknya penyalahgunaan profesi jurnalistik. Dengan memahami UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan kode etik jurnalistik, aparatur desa diharapkan tak lagi mudah ditakut-takuti oleh “wartawan instan”.
Lebih jauh, Muscab ini juga diharapkan jadi tonggak baru bagi DPC PJS Touna untuk memperkuat sinergi antara pers yang sah dengan pemerintah daerah demi iklim informasi yang sehat, bebas intimidasi, dan membangun.*
Peliput: Budi Dako
