IKNews, TOUNA – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya merupakan prestasi membanggakan bagi Kabupaten Tojo Una-Una.
Namun, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, dalam Rapat Paripurna Rabu (23/7/2025), menekankan pentingnya menerjemahkan keberhasilan tersebut ke dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih nyata.
Fraksi PPP, melalui juru bicaranya Rinaldy, mengajukan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi:
KMP Sinar Togean: Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah kapal yang mangkrak dan memastikan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.
Dana Desa: Peningkatan kapasitas aparat desa dan penguatan peran Tenaga Pendamping Desa untuk mencegah penyalahgunaan dana.
Infrastruktur: Perencanaan yang matang dan berbasis data, melibatkan pemerintah kecamatan dan desa, untuk memastikan proyek tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
SDN 14 Dondo: Solusi permanen sengketa lahan dan relokasi darurat untuk menjamin hak pendidikan siswa. Pembangunan rumah dinas guru juga diusulkan.
Pelayanan Kesehatan dan Pemerintahan: Peningkatan fasilitas kesehatan di Pustu dan Puskesmas, pengawasan penjualan obat bebas, ketersediaan obat dan kendaraan operasional, serta revitalisasi Kantor Camat Walea Besar dan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan.
Pertanian dan Perikanan: Peningkatan kualitas dan kompetensi penyuluh lapangan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.
Fraksi PPP berharap solusi-solusi ini dapat segera diimplementasikan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Tojo Una-Una.*
Laporan: Budi Dako
