IKNews, TOUNA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una, Mario Dg Pawadjoi, melempar wacana tajam dalam pertemuan dengan sejumlah jurnalis, baik mitra maupun non-mitra pemerintah, pada Senin, 6 Oktober 2025. Ia menekankan bahwa fungsi media seharusnya lebih dari sekadar menyampaikan informasi resmi—melainkan juga sebagai alat kontrol terhadap jalannya kebijakan publik, terutama dalam penyaluran bantuan pemerintah.
“Pers adalah mitra strategis, bukan pembaca naskah pemerintah. Kita butuh pengawasan aktif dari media agar tata kelola bantuan tidak keluar jalur,” ujar Mario, membuka diskusi yang jauh dari nuansa basa-basi.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap distribusi bantuan pemerintah yang kerap tidak transparan dan rentan diselewengkan di berbagai daerah. Mario mengakui, tanpa partisipasi kritis media, pemerintah akan kesulitan membuktikan akuntabilitasnya.
Dalam suasana yang cukup terbuka, sejumlah jurnalis menyambut ajakan tersebut dengan pertanyaan balik: Apakah pemerintah daerah memang siap dikritik secara terbuka oleh media? Beberapa di antara mereka menyoroti kasus-kasus tertutupnya akses informasi dan tekanan terhadap wartawan di lapangan ketika meliput isu-isu sensitif.
Menanggapi hal itu, Mario mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dengan tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, namun juga menegaskan bahwa kritik membangun adalah bagian dari demokrasi. “Jika tidak ada suara dari media, pemerintah bisa saja berjalan tanpa arah atau merasa selalu benar,” tambahnya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang yang tidak hanya bersifat silaturahmi, tapi juga memperlihatkan ketegangan laten antara harapan transparansi dan realitas birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka. Mario menyebut Kominfo akan membuka kanal komunikasi yang lebih responsif ke depannya, namun publik dan media menunggu, apakah itu benar dijalankan atau sekadar janji diplomatik.* (Mg-01)
