IKNews, TOUNA – Dugaan penyelewengan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar di Pulau Papan terus memantik perhatian. Sorotan kini datang dari tingkat pusat organisasi pers.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalis Media Siber (DPP PJS), Budi Dako, secara terbuka mempertanyakan transparansi pengelolaan dana UKW yang disebut-sebut mencapai Rp150 juta. Ia menilai, hingga kini belum ada penjelasan rinci yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam keterangannya, Budi menegaskan bahwa UKW bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya menjaga marwah dan profesionalisme jurnalis. Karena itu, menurutnya, setiap rupiah dana yang digunakan wajib dilaporkan secara terbuka.
“Ini bukan persoalan kecil. Ketika dana kegiatan yang membawa nama peningkatan kualitas wartawan dipertanyakan, maka penjelasan panitia harus jelas, rinci, dan bisa diuji,” ujar Budi dengan nada tegas, namun terukur.
Ia menilai dugaan ini berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap organisasi pers jika tidak segera diluruskan. Budi pun meminta panitia penyelenggara UKW Pulau Papan untuk tidak menghindar dari tanggung jawab moral dan administratif.
Lebih jauh, DPP PJS memastikan tidak akan tinggal diam. Organisasi tersebut menyatakan siap mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk mendukung langkah aparat penegak hukum bila diperlukan untuk menelusuri alur penggunaan dana.
“Transparansi adalah kunci. Jika semuanya bersih, sampaikan ke publik. Jika ada kekeliruan, akui dan perbaiki. Dunia pers harus memberi contoh,” katanya.* (Mg01)
