IKNews, TOUNA – Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Sulawesi Tengah, Budi Dako, mengingatkan kepala sekolah di Kabupaten Tojo Una-Una agar tidak memegang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Langkah ini merupakan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi penggunaan dana tersebut.
“Pengelolaan dana BOS adalah tanggung jawab bendahara sekolah,” tegas Budi.
“Kepala sekolah harus fokus pada tugas manajerial, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memastikan sekolah berjalan efektif.” Ia menambahkan, “Para kepala sekolah, jangan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Serahkan sepenuhnya kepada bendahara, kepala seksi, atau staf terkait. Jangan sampai dana untuk kebutuhan kantor dan masyarakat hanya ‘numpang lewat’ seperti aliran sungai.”
Permendikbud Nomor 21 Tahun 2023 mengatur secara rinci tentang pengelolaan dana BOS. Pelanggaran dapat berakibat hukum. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, penggunaan dana BOS dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara jelas.*
