IKNews, SULTENG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Sulawesi Tengah secara resmi menyerahkan berkas kelengkapan organisasi ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu (21/5/2025) pukul 15.00 WITA. Penyerahan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) dan pelantikan pengurus DPD serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS se-Sulteng.
Berkas diserahkan langsung ke Kepala Bidang Organisasi Masyarakat (Ormas) Kesbangpol, Dodi Agan, di ruang kerjanya yang berlokasi di Jalan Tanjung Api Nomor 7, Palu.
Dodi Agan menyambut baik langkah PJS Sulteng dalam melengkapi persyaratan administratif dan menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif mereka. Dengan kehadiran PJS, jumlah Ormas yang terdaftar resmi di Kesbangpol kini mencapai 302.
“Kami berterima kasih atas partisipasi dari DPD PJS Sulteng. Dari sekitar 500 organisasi yang ada, saat ini ada 302 yang telah terverifikasi aktif, termasuk Pro Jurnalismedia Siber,” ujar Dodi.
Ia berharap organisasi pers seperti PJS bisa menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada publik dan mengawal jalannya program-program pemerintah.
“Peran media sangat penting. Pers bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga turut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar,” tambahnya.
Menanggapi langkah DPD PJS Sulteng, Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba memberikan apresiasi tinggi. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk kepatuhan organisasi terhadap regulasi negara dan bagian dari strategi menuju profesionalisme jurnalis di daerah.
“Instruksi DPP kepada seluruh pengurus sejak awal jelas: daftarkan organisasi di Kesbangpol masing-masing. Dan Sulteng telah menunjukkan komitmen yang luar biasa,” kata Mahmud dari Kantor DPP PJS di Kemayoran, Jakarta.
Lebih lanjut, Mahmud mengungkapkan bahwa DPD PJS Sulteng tak hanya fokus pada pelantikan dan Musda, tetapi juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas wartawan di daerah.
“Ini bukan soal seremoni semata, tapi soal membangun martabat profesi wartawan. Kita ingin anggota PJS punya kompetensi, dihargai narasumber, dan tidak diremehkan sesama profesi,” tegas Mahmud.
Mahmud juga memaparkan bahwa PJS kini tengah serius membenahi struktur dan sistem organisasi demi memenuhi syarat menjadi konstituen Dewan Pers.
“Secara administratif, PJS telah memenuhi standar Dewan Pers sebagai organisasi pers nasional. Kami tidak punya pilihan lain selain bergerak maju untuk menjadi bagian resmi dari ekosistem pers yang diakui negara,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Mahmud menyebutkan bahwa DPP PJS sedang melakukan evaluasi internal terhadap DPD yang dianggap tidak sejalan dengan visi organisasi.
“Kita tidak butuh orang hebat, tapi orang yang punya komitmen. Kalau tidak bisa sejalan dengan visi organisasi, ya kita tinggalkan saja. PJS butuh orang yang mau bekerja bersama demi kemajuan organisasi dan profesi,” tutup Mahmud, yang juga dikenal sebagai salah satu Ahli Pers Dewan Pers. (**)
