INFOKINI.NEWS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima aksi demo dari kaum buruh yang menyampaikan aspirasi soal kenaikan BBM.
Sejumlah wakil rakyat ini bersuara mendukung aspirasi yang terkait dengan kepentingan publik.
“Tugas kami perjuangkan aspirasi. Terhadap tuntutan ini. Kami bertekad teruskan aspirasi ke pemerintah pusat. Kami akan komunikasikan dengan pemprov jika memang ada hal yang menjadi kewenangan pemprov,” ujarnya.
Ketua Komisi III, Berty Kapojos menyerukan bahwa sikapnya mendukung apa yang menjadi aspirasi publik.
Anggota DPRD Sulut, Kristo Lumentut juga menegaskan bahwa Partai Demokrat bersama rakyat menolak kenaikan BBM.
“Akan kami diskusikan apa yang menjadi kewenangan pemprov terkait permintaan kenaikan UMP,” ucapnya.
Melky J Pangemanan (MJP) juga menyampaikan bahwa hari ini ada kesadaran kolektif untuk menyampaikan aspirasi.
“Di dalam DPRD terdapat seluruh fraksi yang ada. Semua bekerja untuk kepentingan publik. Kami memiliki komitmen yang teguh perjuangkan kepentingan publik,” serunya.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok, juga menegaskan bahwa bagi Fraksi Partai Demokrat bersama dengan buruh se Indonesia menolak Omnibus Law, termasuk kenaikan BBM.
“Kenaikan BBM, saya telah meminta untuk cek harga di pasar, sudah naik 30 persen. Belum lagi kami bertemu dengan aktivis. Semua mengeluh. Artinya tak ada kenaikan pendapatan masyarakat, tapi BBM naik tinggi. Makanya ini kami tolak keras,” tandasnya.
Wakil Ketua Komisi I, Braien Waworuntu juga menyampaikan bahwa semua yang disampaikan sudah didengar wakil rakyat.
“Kami siap bersama rakyat untuk perjuangkan aspirasi tersebut,” tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Hendry Walukouw menegaskan bahwa sikap partainya sudah jelas keras tolak kenaikan BBM se Indonesia.
“Rakyat lagi susah pasca dihantam covid, ekonomi sementara dipulihkan, kenapa ada program kenaikan BBM. Tapi kami akan bersama dengan rakyat perjuangkan aspirasi ini,” pungkasnya (DNL)***
