IKNews, Kotamobagu – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kotamobagu, Royke Kasenda, melontarkan kritik tajam terhadap maraknya ekspansi mini market nasional berjejaring di wilayah Kota Kotamobagu. Menurutnya, meskipun kehadiran ritel modern tersebut membawa beberapa manfaat, namun dampak negatif terhadap pengusaha lokal dan ekonomi kerakyatan tidak bisa diabaikan.
Dalam pernyataannya, Royke menyebutkan bahwa banyaknya izin yang diberikan kepada mini market nasional berpotensi mematikan toko-toko tradisional dan warung rakyat di sekitarnya. Selain itu, ia menyoroti penurunan omset pengusaha lokal yang memiliki usaha serupa, serta aliran keuntungan yang tidak kembali ke daerah.
“Keuntungan mereka dikirim ke pusat, bukan berputar di ekonomi lokal. Sementara warung rakyat di sebelahnya justru pelan-pelan mati. Ini tidak sehat,” tegas Royke.
Politisi senior PDIP ini juga meminta pemerintah daerah agar lebih bijak dalam memberikan rekomendasi dan izin usaha, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Ia menekankan pentingnya adanya pembatasan terhadap jumlah outlet mini market nasional yang masuk ke Kotamobagu.
Selain mengkritik, Fraksi PDIP juga mengajukan solusi. Salah satunya adalah mewajibkan perusahaan ritel nasional untuk menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility) mereka bagi pembinaan UMKM lokal.
“Kalau pun mereka tetap beroperasi, minimal CSR-nya harus diarahkan untuk pembinaan UMKM. Jangan hanya ambil untung, tapi abaikan dampak sosialnya,” ujar Royke.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi, Royke menegaskan bahwa PDIP akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Ia juga mengingatkan bahwa investasi harus membawa manfaat yang berkeadilan, bukan hanya untuk pemilik modal besar.
“Kita tidak menolak modernisasi, tapi jangan sampai itu menindas pelaku usaha lokal. Pemerintah harus hadir sebagai penyeimbang,” tutupnya.
Pernyataan ini mempertegas sikap politik Fraksi PDIP yang konsisten membela kepentingan rakyat kecil, khususnya dalam menjaga keberlangsungan ekonomi lokal di tengah gempuran industri ritel nasional yang kian masif.***
