IKNews-SULUT- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pendidikan, kembali digelar oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulut bersama para tim ahli, yang dilaksanakan diRuang Serbaguna DPRD Sulut pada Selasa (7/2/2023).
Pokok utama yang menjadi pembahasan kali ini adalah beberapa pasal yang dianggap krusial untuk bisa dijalankan bersama. Salah satunya adalah hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan difabel yang dituangkan dalam pasal 17 rancangan peraturan daerah tersebut.
Dimana dalam pembahasan pasal 17 yang memuat 8 ayat ini menegaskan pentingnya memberikan ruang sebesar – besarnya bahkan memberikan perlindungan hukum bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan secara fisik.
”Kita semua sepakat pasal 17 ini sudah tidak ada perubahan, saya kunci disini, ” Tegas wakil ketua pansus Amir Liputo yang memimpin rapat pembahasan, didampingi anggota pansus Stella Runtuwene, Sherly Tjnggulung, Novita Rewah, Agustin Kambey, Cindy Wurangian dan Sjenny Kalangi.
Berikut Pasal 17 yang mengakomodir hak – hak dan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan di daerah berhak mendapatkan:
– Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
– Memperoleh pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dikarenakan kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.
Baca juga: Arthur Kotambunan Gelar Sosbang di Kelurahan Kairagi Satu
– Memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianut ya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
– Memperoleh pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
– Memperoleh beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dan /atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dari keluarga tidak mampu.
– Memperoleh pembebasan dari semua kewajiban pembayaran pendidikan tanpa diskriminasi dalam memperoleh pelayanan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu.
– Memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan atau pelecehan berupa verbal, fisik, psikis dan/atau sexual serta penelantaran.
– Menyampaikan pendapat dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan.
(Des)***
