IKNews, Poltik – Kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK) mendapat sorotan tajam terkait alokasi anggaran pembangunan yang dinilai diskriminatif terhadap Bolmong Raya. Pada Tahun Anggaran 2024, wilayah ini tidak mendapatkan satu pun proyek pembangunan fisik, memicu kekecewaan dan tudingan bahwa Bolmong Raya diabaikan oleh pemerintah provinsi.
Data menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2023, Bolmong Raya hanya menerima dua proyek, yaitu rehabilitasi ruas jalan Tuntung dan pembangunan saluran di Buko, dengan anggaran masing-masing 2 miliar rupiah. Namun, pada 2024, wilayah ini sama sekali tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk proyek fisik. Sementara itu, dana APBD dan DAK justru dialihkan ke wilayah Minahasa Raya dan proyek besar Cristian Center Ring Road Manado.
Ketimpangan ini semakin terlihat ketika Kabupaten Sanger mendapatkan alokasi DAK sebesar 12 miliar rupiah untuk proyek jalan, meskipun Bolmong Raya memiliki ruas jalan provinsi terpanjang kedua di Sulawesi Utara. Selain itu, ruas jalan Modayag-Molobog di Desa Lanut yang putus sejak Mei 2024 belum diperbaiki, dan jembatan di Desa Werdi Agung yang dijanjikan akan dibangun dengan dana APBDP 2024 juga belum terealisasi.
Aktivis Bolmong Raya, Sehan Ambaru, menuding kebijakan ODSK ini sebagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. “Ini bukti nyata bahwa rezim ODSK mengabaikan Bolmong Raya. Dua proyek kecil tahun lalu dan nol proyek tahun ini jelas-jelas menunjukkan Bolmong Raya dianaktirikan,” tegasnya.
Ambaru juga mencurigai bahwa anggaran pembangunan fisik dialihkan untuk kepentingan politik dalam pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah. “Kami menduga anggaran ini disiapkan untuk kepentingan politik, dan Bawaslu harus mengawasi potensi penyalahgunaan ini,” lanjutnya.
Publik Bolmong Raya kini menanti tindakan konkret dari pemerintah provinsi untuk memperbaiki ketimpangan anggaran dan memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Reporter: Gie
 mendapat sorotan tajam terkait alokasi anggaran pembangunan yang dinilai diskriminatif terhadap Bolmong Raya. Pada Tahun Anggaran 2024, wilayah ini tidak mendapatkan satu pun proyek pembangunan fisik, memicu kekecewaan dan tudingan bahwa Bolmong Raya diabaikan oleh pemerintah provinsi.){kind=link}