IKNews-SULUT – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Minahasa Utara (Minut) (21/02) lalu.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan kepada awak media, Jumat, (03/03).
“Kami Komisi I DPRD Sulut yang membidangi Pemerintahan Hukum Ham dan Kamtibmas telah melaksanan Kunker ke Kabupaten Minut. Kami mengunjungi Dinas Sosial/PMD dan Inspektorat dalam rangka koordinasi pengawasan terkait temuan pengelolaan dana desa di tahun 2022,” ujar Herol.
Menurut Herol hasil diskusi dengan Dinas PMD dan Inspektorat ada beberapa Desa bermasalah.
“Seperti Desa Paslaten, Desa Tanggari, Desa Maumbi dan Desa Lansa. Malahan juga sudah ada beberapa Penjabat hukum tua yang sudah di proses hukum maupun sudah jadi tersangka,” jelas Herol.
Herol juga menjelaskan dari pemaparan perangkat daerah terkait temuan dalam program dana desa seperti usaha simpan pinjam, penyelenggaraan desa digital, dan lain sebagainya.
“Oleh sebab itu saya mendorong kepada hukum tua, sangadi, kepala desa yg ada di provinsi sulut dalam mengelola dana desa harus sesuai aturan, jangan sampai ada lagi yang berurusan dengan aparat penegak Hukum. Ingat Keluarga menunggu di rumah, nama baik lebih berharga dari Emas dan perak,” terang Herol.
Diketahui Kunjungan Komisi I di terima oleh Kadis Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Desa Arnolus Wolajan SSTP, MM, Inspektur Stephen Tuwaidan S.Sos M.Si dan jajaran.
Turun langsung dalam pelaksanaan kunker Herol Vresly Kaawoan, Fabian kaloh dan di dampingi staf pendamping.
(Des)**
