Beranda Wakil Rakyat DPRD Provinsi Sulut Ketua DPRD Sulut Desak Evaluasi Total Transportasi Laut Usai Tragedi Kapal Barcelona...

Ketua DPRD Sulut Desak Evaluasi Total Transportasi Laut Usai Tragedi Kapal Barcelona V

49
0
Gambar: Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, saat menyampaikan desakan evaluasi sistem transportasi laut dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat (8/8/2025). Ia menegaskan perlunya RDP dengan KSOP usai tragedi kapal Barcelona V. Foto : Desieree.

IKNews, MANADO — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan keselamatan transportasi laut yang melayani masyarakat kepulauan, khususnya di wilayah Nusa Utara. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulut pada Jumat (8/8/2025), sebagai respons atas insiden tragis terbakarnya kapal Barcelona V yang menyisakan luka mendalam bagi warga.

Fransiscus menyatakan bahwa armada laut menjadi urat nadi mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan. Dengan hanya lima kapal aktif yang melayani rute-rute penting di Nusa Utara, tragedi seperti kebakaran kapal Barcelona V bukan hanya soal kecelakaan semata, tapi juga cerminan dari lemahnya sistem pengawasan dan jaminan mutu transportasi laut di daerah.

“Saya kira ini harus jadi perhatian serius. Seperti yang disampaikan pak Gubernur, kalau satu pesawat Lion Air jatuh, bukan berarti semua Lion ditutup. Analogi ini bisa kita terapkan juga di sektor pelayaran. Kita harus cari akar persoalan dan bukan sekadar menghentikan operasional kapal,” tegas Fransiscus dalam forum resmi tersebut.

Sebagai langkah konkret, Ketua DPRD Sulut menginstruksikan Komisi III untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait. Ia menyebutkan KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) serta instansi lain yang bertanggung jawab harus hadir untuk menjelaskan kondisi faktual serta langkah-langkah antisipatif ke depan.

“Ini tugas penting bagi teman-teman di Komisi III. Kita tidak bisa menunggu sampai terjadi tragedi berikutnya. RDP ini harus segera digelar agar masyarakat kepulauan tahu bahwa negara hadir dan DPRD tidak tinggal diam,” pungkasnya.*

Peliput: Desieree