IKNews, BITUNG – Maraknya pemasangan baliho pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 di papan reklame milik Pemerintah Kota Bitung menjadi sorotan tajam.
Pemerhati kota, Damhury Eric H.R. Tengor, mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat Pemkot yang membiarkan pemasangan baliho tersebut tanpa membayar pajak.
“Di lokasi depan PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Wangurer dan beberapa titik lain, kita bisa melihat baliho paslon nomor 1 terpasang tanpa kejelasan pembayaran pajak,” tegas Tengor pada Rabu, 16 Oktober 2024.
Ia menuduh Pemkot Bitung sengaja menguntungkan paslon tersebut, mengingat calon Walikota adalah anak dari Walikota aktif saat ini.
“Dugaan ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perumahan dan Pemukiman mungkin dijadikan alat politik,” lanjutnya.
Tengor menegaskan bahwa semua papan reklame milik Pemkot kini dikuasai oleh paslon nomor urut 1, yang memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam pemanfaatan fasilitas pemerintah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung, Theo Rorong, menjelaskan bahwa pemasangan baliho merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pembayaran retribusi pajak.
“Soal pajak iklan, itu urusan Dinas Perkim,” ungkapnya dengan senyuman.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Mex Mapahena, membantah pernyataan Rorong, menegaskan bahwa semua terkait retribusi pajak adalah tanggung jawab Bapenda.
“Dinas Perkim hanya menyediakan alat dan memasang baliho. Pembayaran retribusi pajak adalah urusan Bapenda,” jelasnya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dalam proses politik di Kota Bitung. Publik berharap agar pemerintah dapat memberikan penjelasan yang jelas dan mempertahankan integritas dalam menjalankan tugasnya, demi keadilan dan demokrasi yang sehat. (Oldy Tamburian)
