IKNews, TOJO UNA-UNA — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tojo Una-Una pada Jumat sore, 28 November 2025, akhirnya mengunci kesepakatan paling krusial jelang pergantian tahun anggaran: pengesahan APBD 2026. Ketukan palu Ketua DPRD Gusnar A. Suleman menandai berakhirnya rangkaian pembahasan yang berlangsung cukup intens dalam beberapa pekan terakhir.
Pantauan di ruang sidang utama, suasana rapat berjalan cukup dinamis. Hampir seluruh kursi anggota dewan terisi—19 legislator hadir—bersama jajaran eksekutif, termasuk Wakil Bupati Hj. Surya Lapasiri yang mewakili pemerintah daerah. Sejumlah kepala OPD tampak mencatat, sesekali berdiskusi kecil menanggapi poin-poin yang dibahas.
Dalam penyampaian pendapat akhir pemerintah daerah, Surya Lapasiri memberi penekanan pada arah kebijakan anggaran tahun depan. Ia menegaskan bahwa APBD 2026 harus dirancang lebih “mendarat” kepada kebutuhan warga, sekaligus realistis di tengah fiskal daerah yang masih ketat.
“Kami memastikan setiap rupiah digunakan seefektif mungkin. Tidak ada ruang bagi pemborosan,” ucapnya di hadapan forum paripurna. Ia juga menyebut bahwa masukan dan koreksi legislator akan menjadi bahan pembenahan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Menurut Surya, keterbatasan fiskal membuat pemerintah mengambil langkah efisiensi lebih ketat, termasuk pembatasan belanja operasional, dorongan peningkatan PAD, dan percepatan digitalisasi layanan publik. “Tahun depan kami harus bergerak lebih cepat dan lebih presisi,” ujarnya.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan, paripurna beralih ke prosesi penandatanganan persetujuan bersama Ranperda APBD 2026. Bupati Ilham Lawidu, didampingi Surya Lapasiri serta unsur pimpinan DPRD, melakukan penandatanganan yang disaksikan anggota dewan dan pejabat OPD. Penetapan ini otomatis menjadi landasan bagi pemerintah daerah menjalankan program pembangunan tahun 2026.
Dengan disahkannya APBD ini, Pemkab Tojo Una-Una menegaskan fokus pada belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran—kebijakan yang diharapkan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tertulis di dokumen anggaran.* (Mg02)
