INFOKINI.NEWS-Anggota DPRD Sulut dari partai Solidaritas Indonesia Dapil Minut-Bitung Melky Jekhin Pangemanan kembali mempertanggungjawabkan kinerjanya \sebagai wakil rakyat sepanjang bulan Desember 2020.
Pada tanggal 1-7 Desember 2020, MJP melaksanakan Masa reses anggota dewan dengan menyambangi warga Desa Treman, Desa Kauditan 1, Matungkas Minut dan Tanjung Merah Kota Bitung guna menyerap aspirasi konstituen sekaligus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana reses yang telah terpakai dan sisa dana reses yang dikembalikan.
8 Desember 2020, Rapat Finalisasi Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar dan Ranperda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian CVD 2019 di Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Pendidikan Daerah, BPBD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Biro Hukum Setda dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di ruangan rapat Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Biro Hukum Setda akan segera menindaklanjuti hasil rapat dengan menkonsultasikan ke Kemendagri RI perihal Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar dan Ranperda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian CVD 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.
DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menyelesaikan Ranperda tersebut di tahun 2020 ini, sebagai bagian dari tanggung jawab dan tugas legislasi yang diemban.
14 Desember 2020, MJP mengikuti ibadah Rutin Sekretariat DPRD Sulut.
15 Desember 2020, Anggota DPRD MJP bersama Tim, door to door membagikan Bingkisan Sembako untuk para pemimpin agama (Pendeta, Gembala, Ketua Stasi. Imam dan Pemimpin agama lainnya) di Kota Bitung. Pembagian bingkisan dari MJP adalah bentuk Solidaritas dan kepedulian kepada para pemimpin agama menjelang hari besar keagamaan umat Kristiani, Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini.
Anggota DPRD MJP berkomitmen untuk terus bekerja dan melayani serta memberi bantuan semaksimal mungkin sebagai bagian dari rasa solidaritas bagi semua ciptaan Tuhan.
16 Desember 2020, Rapat Pleno Persiapan Penyelenggaraan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta.
Provinsi Sulawesi Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2020.
17 Desember 2020, Kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Pusat Jatinangor.
Kunjungan kerja diterima oleh Wakil Rektor I IPDN Pusat Jatinangor Dr. Hyronimus Rowa, M.Si, Wakil Rektor Ill beserta jajaran IPDN.
DPRD Provinsi Sulawesi Utara memperjuangkan aspirasi yang masuk ke lembaga DPRD terkait Pemberhentian 6 Praja IPDN asal Sulawesi Utara. DPRD menerima informasi dan penjelasan langsung terkait kronologis kejadian kekerasan berupa pemukulan yang melibatkan 7 Praja IPDN asal Pendaftaran Sulawesi Utara. 6 Orang Madya Praja mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin berat diberhentikan sebagai Praja IPDN (Sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (3) Huruf B Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja IPDN.
1 Orang Madya Praja mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin berat turun tingkat (Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (23) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja IPDN. DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyesalkan perihal kejadian tersebut. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi.
Praja IPDN semestinya menjadi kader pelopor revolusi mental. DPRD bermohon agar dilakukan peninjauan kembali terhadap keputusan Rektor IPDN No.880-539 Tahun 2020 tentang Pemberhentian sebagai Praja IPDN asal Pendaftaran Sulawesi Utara.
DPRD menilai keputusan tersebut terlalu berat. DPRD berharap pihak IPDN dan Kemendagri dapat mengambil keputusan kembali untuk memberi sanksi tapi tidak dengan memberhentikan keenam Praja dari Kampus IPDN Pusat Jatinangor.
DPRD Provinsi Sulawesi Utara juga mengingatkan agar dalam proses rekrutmen Praja IPDN agar lebih selektif dengan memberi perhatian lebih pada pendidikan karakter para Praja.
18 Desember 2020, Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta dalam rangka tahap fasilitasi dua Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
Kunjungan kerja diterima oleh Ni Putu Witari, Kasubdit Wilayah III dan Ramandhika Suryasmara, Kepala Seksi Wilayah IB Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri di Gedung H Kemendagri. Ji Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat. Kemendagri RI telah menerima dua draft Ranperda, yakni Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar dan Ranperda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian CVD 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.
21 Desember 2020, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky Jakhin Pangemanan (MJP), menerima Piagam Penghargaan dari Pengurus Cabang Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Kota Manado.
Penghargaan diberikan atas bantuan dan dukungan MJP kepada KAGAMA Manado dalam rangka memajukan kegiatan KAGAMA di Sulawesi Utara. MJP dinilai berhasil menjalin sinergitas dan kebersamaan dengan ormas, LSM, akademisi, generasi muda dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka mengawasi kerja pelayanan pemerintah.
MJP rutin melibatkan KAGAMA Manado dalam kegiatan/diskusi (Laporan Pertanggungjawaban MJP) yang digelar setiap bulan serta saling berbagi informasi dalam upaya bersama membangun daerah dan bangsa. Penghargaan diserahkan langsung oleh Taufik Tumbelaka selaku Ketua KAGAMA Cabang Kota Manado, di ruangan kerja Anggota DPRD MJP.
22 Desember 2020, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky Jakhin Pangemanan (MJP), menghadiri Ibadah Menyambut Natal Yesus Kristus, Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) Kabupaten Minahasa Utara, di Desa Kaima Kecamatan Kauditan. MJP turut memberikan bantuan berupa Sembako bagi seluruh SDM Pelaksana PKH se Kabupaten Minahasa Utara.
Kegiatan dirangkaikan juga dengan pemberian Penghargaan bagi SDM Pelaksana PKH dengan berbagai kategori terbaik.
Anggota DPRD MJP memberi apresiasi yang tinggi kepada Koordinator Wilayah PKH Sulawesi Utara, Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya, Koordinator Kabupaten PKH Minahasa Utara dan seluruh SDM PKH se- Kabupaten Minahasa Utara yang terus berjuang tanpa mengenal lelah untuk membantu masyarakat serta menunjang kerja dan program.
23 Desember 2020, MJP Hadiri Ibadah Rutin Sekretariat DPRD Sulut.
28 Desember 2020, Anggota DPRD MJP mengunjungi warga di Desa Laikit Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara yang rumahnya tertimpa pohon akibat cuaca ekstrim hujan deras disertal angin kencang pada tanggal 20 Desember 2020. MJP menyerahkan bantuan sosial bagi keluarga yang tertimpa musibah. Bantuan dari MJP adalah bentuk kepedulian dan rasa solidaritas selaku wakil rakyat.
Diharapkan, bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah.
29 Desember 2020, Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara di DPRD Provinsi Gorontalo guna studi Komparasi terkait dengan Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kinerja Guru.
Tunjangan Profesi Guru di Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 74,7 miliar. TPG tersebut naik dari alokasi tahun 2019 sebesar Rp72,4 miliar. Selain TPG, Pemprov Gorontalo juga memberikan Tunjangan Kinerja Daerah kepada guru non sertifikasi, serta insentif bagi guru tidak tetap.
Penyaluran tunjangan guru berupa TPG maupun TKD diawali melalui proses pemberkasan yang setiap tanggal 5 bulan berjalan harus sudah diterima oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam hal ini Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.
Ditengah kondisi pandemi CVD pelayanan dan soliditas guru di Provinsi Gorontalo mendapatkan ujian. Namun terbukti nyata, proses pendidikan tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Ini adalah bentuk kontribusi dan dedikasi guru bagi daerah dan bangsa.
Sejak bulan April, seluruh sekolah di Provinsi Gorontalo tidak lagi melakukan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Pembelajaran dialihkan melalui daring (online). Khusus untuk siswa SMK yang akan mengikuti praktikum, bisa dilakukan dengan cara tatap muka. Syaratnya, harus mematuhi protokol kesehatan. Bagi setiap SMK yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk praktikum, harus membuat enam daftar periksa. Enam daftar periksa tersebut meliputi pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan, penggunaan masker, menjaga jarak di ruang kelas, serta pemantauan dan pengawasan guru terhadap siswa.
30 Desember 2020, Anggota DPRD MJP melakukan koordinasi bersama rekan-rekan anggota DPRD dan Mitra kerja Komisi IV terkait urusan internal dan kerja pelayanan kepada publik, di ruangan kerja Anggota DPRD MJP.
MJP berkoordinasi dengan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, soal warga di Desa Laikit Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara yang rumahnya tertimpa pohon akibat cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang pada tanggal 20 Desember 2020.
MJP mendorong Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar memberi perhatian, dengan mengunjungi dan memberikan bantuan Pemerintah Daerah kepada warga yang tertimpa musibah. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara langsung merespons informasi dan permintaan MJP. Rencananya, besok 31 Desember Dinas Sosial bersama Anggota DPRD MJP akan mengunjungi pihak warga yang tertimpa musibah sekaligus menyerahkan bantuan dari Pemerintah.
31 Desember 2020, Anggota DPRD MJP bersama Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bagi warga di Desa Laikit Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara yang rumahnya tertimpa pohon akibat cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang pada tanggal 20 Desember 2020.
Bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Sosial Daerah adalah wujud kepedulian Pemerintah untuk meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah. Kunjungan dan bantuan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara atas informasi dan koordinasi dengan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky Jakhin Pangemanan
(DNL)
