IKNews, TANJABBAR – Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Betara–Kuala Betara, Albert Chaniago, S.P, menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat desa. Dalam agenda reses masa sidang pertama tahun 2025–2026 yang digelar di Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Sabtu (4/10/2025), isu infrastruktur dasar dan peningkatan ekonomi lokal menjadi perhatian utama.
Dihadiri puluhan warga, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, pengurus BUMDes, hingga tenaga pendidik, reses tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat menyuarakan langsung problematika yang belum tersentuh kebijakan pemerintah daerah.
“Reses bukan seremonial. Ini adalah kerja politik. Kami datang untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi warga di forum legislatif,” tegas Albert dalam pernyataannya di hadapan peserta.
Beberapa aspirasi yang mengemuka mencakup kebutuhan perbaikan akses jalan desa yang dinilai menghambat distribusi hasil pertanian, belum optimalnya dukungan sarana pendidikan, hingga lemahnya pendampingan terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Albert menyatakan, dirinya akan membawa seluruh catatan tersebut ke pembahasan internal DPRD dan mendesak pemerintah kabupaten agar menjadikan wilayah Betara dan Kuala Betara sebagai prioritas pemerataan pembangunan. Menurutnya, sejumlah desa masih tertinggal karena minimnya keberpihakan anggaran.
“Kita tidak bisa bicara pertumbuhan kalau kebutuhan dasar rakyat diabaikan. Saya akan kawal ini sampai ke sidang anggaran,” ujar politisi yang dikenal vokal dalam sidang-sidang DPRD Tanjung Jabung Barat ini.
Sementara itu, Kepala Desa Teluk Kulbi, Yuswaji, mengapresiasi kehadiran langsung wakil rakyat tersebut. Ia berharap kehadiran Albert tidak hanya berhenti pada agenda politik rutin, tetapi mampu mengakselerasi pembangunan desa yang selama ini berjalan lambat.
“Banyak hal yang sudah kami usulkan ke pemerintah, tapi mandek di tengah jalan. Kami harap aspirasi ini bisa dijembatani langsung ke tingkat kabupaten,” ujarnya.
Albert juga mendorong pemerintah desa memperkuat dokumentasi program dan menyusun usulan secara strategis agar lebih mudah diakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah. Ia mengingatkan bahwa komunikasi antara konstituen dan legislatif harus terus dibangun untuk menghindari miskomunikasi arah pembangunan.* (Mg-02)
